Amran menjelaskan, ada lima langkah kunci dan strategi “gaspol” yang menjadi fondasi percepatan swasembada pangan di kementeriannya.
Pertama, adalah deregulasi besar-besaran dengan memangkas birokrasi yang selama ini dianggap menghambat.
Kementan mencabut 291 Peraturan Menteri Pertanian serta menyederhanakan 15 aturan menjadi satu regulasi utama. Ratusan keputusan menteri juga disesuaikan untuk mempercepat investasi dan hilirisasi pertanian melalui pembentukan satuan tugas khusus.
“Ratusan keputusan menteri disesuaikan untuk mempercepat investasi dan hilirisasi melalui pembentukan Taskforce khusus,” katanya.
Kedua, dilakukan dari internal kementerian. Amran menerapkan sistem meritokrasi ketat dengan melakukan mutasi, demosi, hingga pemecatan terhadap 192 pejabat yang dinilai tidak berkinerja atau bermasalah.
“Saya mau orang yang ingin berubah, kalau usaha awalnya cuma satu, kita tambah sampai lima supaya target melompat tinggi,” tegasnya.
Ketiga, menyasar pengawasan eksternal. Kementan menggandeng Satgas Pangan Polri untuk memberantas praktik mafia pangan.
Sepanjang 2024 hingga 2025, tercatat 92 kasus berhasil ditindak, terdiri dari 46 kasus beras dan 27 kasus pupuk, dengan 76 tersangka.
“Izin dari 2.229 pengecer dan distributor pupuk nakal pun dicabut demi menjamin distribusi yang adil bagi petani,” bebernya.
Keempat, efisiensi anggaran. Kementan memangkas belanja perjalanan dinas, seminar, serta rapat di hotel. Dari kebijakan ini, negara menghemat anggaran hingga Rp3,8 triliun sepanjang 2025.
Dana hasil refocusing kemudian dialihkan langsung untuk kepentingan petani, seperti pengadaan benih unggul, pompa air, dan alat mesin pertanian. Dampaknya, nilai tambah produksi beras mencapai Rp17,89 triliun.
