Menurut PP KAMMI, keberhasilan produksi hingga puluhan juta ton beras dan penguatan cadangan beras pemerintah merupakan fondasi penting bagi kemandirian pangan nasional.
Dengan fondasi tersebut, Furqon optimistis pemerintah memiliki peluang besar untuk mendorong swasembada komoditas strategis lainnya.
“Kami melihat peluang nyata untuk swasembada di sektor lain seperti gula, jagung, daging, dan susu.
Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya, tanahnya subur, dan manusianya pekerja keras.
Tinggal memastikan kebijakan benar-benar diarahkan untuk memaksimalkan potensi itu,” katanya.
Namun di balik apresiasi tersebut, Furqon mengingatkan bahwa swasembada tidak boleh berhenti pada perayaan seremonial dan angka statistik.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sejati terletak pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Swasembada harus diiringi dengan penurunan harga pangan, khususnya beras, di tingkat konsumen. Jika produksi melimpah dan stok besar, tetapi harga masih menekan rakyat, maka ada persoalan serius dalam tata niaga dan distribusi yang wajib segera dibenahi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar agenda swasembada ke depan tidak dijalankan dengan mengorbankan lingkungan dan keadilan agraria, mengingat krisis ekologis justru dapat menjadi ancaman baru bagi ketahanan pangan jangka panjang.
“Pangan adalah soal hidup dan mati bangsa. Karena itu, negara harus memastikan swasembada berjalan beriringan dengan keadilan harga, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan petani. Di situlah makna kedaulatan pangan yang sesungguhnya,” tutup Furqon. (*)
