SulawesiPos.com – Pemerintah memberikan atensi serius terhadap rangkaian aksi teror yang menyasar sejumlah aktivis dan influencer di penghujung tahun 2025.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai secara tegas meminta aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap aktor dan motif di balik tindakan intimidasi tersebut.
“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” tegas Pigai dalam keterangan tertulisnya, Minggu (04/01/2026).
Kasus ini mencuat setelah sejumlah tokoh kritis, termasuk Manajer Kampanye Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Guru Besar Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, melaporkan adanya ancaman serius.
Iqbal menerima kiriman bangkai ayam disertai surat ancaman fisik di kediamannya pada 30 Desember 2025, sementara Zainal mengaku menerima teror telepon yang mengancam penangkapan paksa oleh pihak yang mengaku aparat.
Menteri HAM menyatakan bahwa setiap dugaan teror harus disikapi secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari surplus demokrasi yang sedang dinikmati bangsa saat ini.
Meski meminta pengusutan tuntas, Pigai juga mengimbau semua pihak untuk bersikap rasional dan tidak terburu-buru melakukan framing atau penggiringan opini yang menyudutkan institusi negara sebagai pelaku sebelum ada hasil penyelidikan resmi.
“Tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut. Jika memang terdapat teror, maka pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah,” ujarnya menepis tudingan adanya keterlibatan sistematis dari otoritas.
Sebelumnya, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mensinyalir adanya pola sistematis dalam teror ini.
Ia mencatat bahwa korban teror, termasuk DJ Donny dan Sherly Annavita, memiliki kemiripan aktivitas, yakni kerap melontarkan kritik terhadap penanganan bencana banjir di Sumatra.
Menanggapi hal tersebut, Pigai menegaskan bahwa pemerintah justru sedang fokus pada kerja nyata di lapangan.
Ia menyebut pemerintah telah menjalankan tahap tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur secara masif di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke wilayah terdampak untuk memastikan pemulihan masyarakat,” tambah Pigai.
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar ruang publik tetap aman dari segala bentuk intimidasi.
Dengan adanya instruksi untuk mengusut tuntas kasus ini, diharapkan Polri dapat segera memberikan kepastian hukum bagi para korban dan memastikan stabilitas demokrasi tetap terjaga tanpa adanya praktik playing victim demi popularitas semata. (amh)