Pernyataan ini menegaskan posisi resmi Iran bahwa negara tidak menolak aspirasi ekonomi rakyat, namun menolak keras politisasi dan internasionalisasi protes oleh kekuatan asing.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa protes yang terjadi dipicu oleh melemahnya nilai tukar rial dan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, sebuah krisis yang secara luas diakui sebagai dampak langsung dari sanksi ekonomi internasional yang menjerat Iran selama bertahun-tahun.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk meredakan ketegangan dengan menjanjikan revisi rencana kenaikan pajak serta mengakui bahwa sebagian tuntutan perubahan yang disuarakan masyarakat bersifat sah.
Namun demikian, upaya pemerintah Iran untuk mengelola situasi secara internal justru dibalas oleh Trump dengan ancaman militer yang kabur dan tanpa penjelasan konkret mengenai bentuk tindakan yang dimaksud.
Gedung Putih sendiri tidak memberikan klarifikasi resmi, sebagaimana Trump juga tidak menyebutkan jenis operasi apa yang akan ditempuh jika ancamannya dijalankan.
Pengamat kebijakan luar negeri Amerika, Michael O’Hanlon, menilai sikap Trump mencerminkan kepercayaan diri berlebihan setelah melihat serangkaian serangan terbatas Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dan sekutunya dalam dua tahun terakhir.
Namun bahkan di dalam negeri Amerika Serikat, ancaman Trump menuai kritik.
Anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, menegaskan bahwa Amerika memiliki persoalan serius di dalam negeri dan tidak seharusnya menghamburkan sumber daya militer untuk mencampuri urusan internal negara lain tanpa persetujuan Kongres.
“Ancaman ini bukan tentang kebebasan berbicara di Iran, melainkan soal dolar, minyak, dan Israel,” ujar Massie secara terbuka.
Sebaliknya, senator garis keras Lindsey Graham justru mendukung pernyataan Trump, menyebutnya sebagai bentuk ketegasan menghadapi “kejahatan”, bahkan mengaitkannya dengan agenda politik yang lebih luas bersama Israel.
