BBWS Petakan Titik Rawan Genangan di Makassar Jelang Musim Hujan, Ada Pettarani hingga Depan Unhas

SulawesiPos.com – Lima kawasan di Kota Makassar masuk dalam catatan lokasi yang kerap mengalami banjir dan genangan.

Menjelang musim hujan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menyoroti terganggunya aliran air pada saluran drainase sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu, menyebut kelima lokasi tersebut meliputi Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan AP Pettarani di Kecamatan Rappocini, Perumahan Kodam III di Kecamatan Biringkanaya, Jalan Inspeksi Kanal Borong di Kecamatan Manggala, serta kawasan depan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Berdasarkan hasil pemantauan BBWS, persoalan genangan tidak selalu disebabkan keterbatasan kapasitas kanal utama.

Rahayu menjelaskan, saluran utama sebenarnya masih memiliki ruang untuk menampung air. Namun, air kerap tidak dapat mengalir dengan lancar melalui sejumlah saluran lainnya sehingga akhirnya meluap dan menimbulkan genangan.

“Permasalahan sering terjadi karena air tidak bisa mengalir sehingga akhirnya tergenang. Sementara, setelah kami cek, di saluran utama atau kanal masih ada ruang untuk menampung air,” ujarnya.

BACA JUGA:  Jelang Musim Hujan, Pemprov Sulsel Identifikasi Titik Rawan Genangan di Makassar

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang akan melakukan pemeliharaan kanal dan saluran air guna memastikan aliran air tetap berfungsi dengan baik.

Rahayu juga mengapresiasi koordinasi lintas instansi yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar setiap pihak dapat mempersiapkan langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangannya.

“Ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan tugas masing-masing, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi musim hujan,” katanya.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Makassar dan sekitarnya diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026. Adapun puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari 2027.

Pemprov Sulsel Libatkan 14 Kecamatan Perkuat Pengawasan

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mengidentifikasi persoalan lingkungan yang berpotensi memicu genangan di Makassar.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, mengatakan pihaknya telah mengundang perwakilan dari 14 kecamatan di Makassar serta sejumlah pihak terkait dari Kabupaten Gowa untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

BACA JUGA:  Banjir Berulang di Biringkanaya, Wali Kota Makassar Tinjau Perumahan Kodam

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aduan masyarakat mengenai genangan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah aktivitas bangunan yang diduga tidak memiliki izin, tetapi tetap beroperasi dan berpotensi mengganggu sistem drainase.

Fahlevi mendorong pemerintah kelurahan dan kecamatan agar lebih aktif mengawasi kondisi lingkungan serta aktivitas masyarakat di wilayah masing-masing.

“Ini perlu kerja sama antara semua pihak, termasuk bagaimana memberikan teguran kepada sejumlah penjual yang membuang sampah atau limbah ke drainase dan selokan,” kata Fahlevi.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap lingkungan dan saluran air dapat diperkuat sebelum musim hujan tiba.

Langkah ini juga diharapkan dapat menekan potensi genangan di sejumlah kawasan rawan di Kota Makassar.

SulawesiPos.com – Lima kawasan di Kota Makassar masuk dalam catatan lokasi yang kerap mengalami banjir dan genangan.

Menjelang musim hujan, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menyoroti terganggunya aliran air pada saluran drainase sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu, menyebut kelima lokasi tersebut meliputi Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan AP Pettarani di Kecamatan Rappocini, Perumahan Kodam III di Kecamatan Biringkanaya, Jalan Inspeksi Kanal Borong di Kecamatan Manggala, serta kawasan depan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Berdasarkan hasil pemantauan BBWS, persoalan genangan tidak selalu disebabkan keterbatasan kapasitas kanal utama.

Rahayu menjelaskan, saluran utama sebenarnya masih memiliki ruang untuk menampung air. Namun, air kerap tidak dapat mengalir dengan lancar melalui sejumlah saluran lainnya sehingga akhirnya meluap dan menimbulkan genangan.

“Permasalahan sering terjadi karena air tidak bisa mengalir sehingga akhirnya tergenang. Sementara, setelah kami cek, di saluran utama atau kanal masih ada ruang untuk menampung air,” ujarnya.

BACA JUGA:  Didampingi Pengurus IKA Unhas, Ketua IKA FKG Turun Langsung Bantu Korban Banjir Barombong

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang akan melakukan pemeliharaan kanal dan saluran air guna memastikan aliran air tetap berfungsi dengan baik.

Rahayu juga mengapresiasi koordinasi lintas instansi yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar setiap pihak dapat mempersiapkan langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangannya.

“Ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan tugas masing-masing, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi musim hujan,” katanya.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Makassar dan sekitarnya diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026. Adapun puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari 2027.

Pemprov Sulsel Libatkan 14 Kecamatan Perkuat Pengawasan

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mengidentifikasi persoalan lingkungan yang berpotensi memicu genangan di Makassar.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, mengatakan pihaknya telah mengundang perwakilan dari 14 kecamatan di Makassar serta sejumlah pihak terkait dari Kabupaten Gowa untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

BACA JUGA:  Banjir Mulai Meluas di Makassar, Warga Mengungsi dan Status Siaga Diberlakukan

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aduan masyarakat mengenai genangan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah aktivitas bangunan yang diduga tidak memiliki izin, tetapi tetap beroperasi dan berpotensi mengganggu sistem drainase.

Fahlevi mendorong pemerintah kelurahan dan kecamatan agar lebih aktif mengawasi kondisi lingkungan serta aktivitas masyarakat di wilayah masing-masing.

“Ini perlu kerja sama antara semua pihak, termasuk bagaimana memberikan teguran kepada sejumlah penjual yang membuang sampah atau limbah ke drainase dan selokan,” kata Fahlevi.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap lingkungan dan saluran air dapat diperkuat sebelum musim hujan tiba.

Langkah ini juga diharapkan dapat menekan potensi genangan di sejumlah kawasan rawan di Kota Makassar.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru