Program desalinasi air laut Pemkot Makassar dinilai cocok untuk kepulauan. Pakar Dr. Ir. M. Rijal Idrus, M.Sc, mengingatkan pentingnya pemeliharaan mesin.
SulawesiPos.com – Program penyediaan air siap minum melalui teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dinilai cocok diterapkan di wilayah kepulauan. Namun, aspek pemeliharaan perlu menjadi perhatian agar program tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang.
Hal itu diungkapkan Dosen Departemen Ilmu Kelautan serta Ketua Institute for Maritime Continent The Habibie Center Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr. Ir. M. Rijal Idrus, M.Sc.
Ia mengatakan program tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pengadaan mesin, namun juga pemeliharaan atau maintenance alat yang perlu dipersiapkan sejak awal program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Rijal mengatakan teknik serupa sebelumnya pernah dicoba di Kepulauan Seribu.
“Jadi kejadian di Pulau Seribu itu memang ada proyek pengadaan. Lalu kemudian diberikan kepada masyarakat, masyarakat juga diminta memelihara. Ada beberapa pulau yang berhasil, tapi kemudian itu hanya bertahan sekitar 2 tahun,” katanya kepada SulawesiPos.com, Senin (5/10/2026).
Rijal menjelaskan, teknologi yang digunakan merupakan sistem reverse osmosis (RO), yakni mengolah air laut menjadi air tawar.
Dalam prosesnya, terdapat saringan yang berfungsi dalam pengolahan air tersebut.
“Garamnya itu kemudian melekat di saringan dan tiba pada titik di mana akhirnya saringannya sudah terlalu padat dan tidak bisa berfungsi lagi,” jelasnya.
Karena itu, menurut Rijal, saringan tidak hanya perlu dibersihkan, tetapi juga harus diganti secara berkala agar mesin tetap dapat digunakan.
“Nah itu, memang sistem keuangan kita sekarang agak kurang mendukung untuk maintenance. Padahal hal-hal seperti itu tidak boleh hanya pengadaan saja, harus diikuti dengan maintenance,” ucapnya.
Rijal mengkhawatirkan program desalinasi yang disiapkan Pemkot Makassar nantinya justru mangkrak apabila aspek pemeliharaan tidak dipersiapkan dengan baik.
Ia berharap pemerintah tidak lepas tangan setelah proses pengadaan alat selesai, tetapi turut memastikan pemeliharaan dapat berjalan.
“Jadi mudah-mudahan pihak Pemkot bisa mencari jalan keluar, menemukan solusi bagaimana supaya alat itu tetap dipelihara,” ujarnya.
Selain dukungan pemerintah, Rijal menyarankan masyarakat turut dilibatkan dalam pemeliharaan mesin desalinasi.
Ketua RT dan RW dinilai dapat ikut berperan agar masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan fasilitas tersebut.
“Tapi disertai dengan sebuah kebijakan untuk memelihara itu. Kalau pemeliharaan, pemeliharaan mungkin bisa berbasis masyarakat,” katanya.
Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim Unhas itu juga mengingatkan Pemkot Makassar agar sejak awal memperhitungkan kebutuhan pengadaan saringan pengganti yang dinilai cukup mahal.
“Kalau bisa memang di dalam rencana eksekusi pengadaan itu sudah ikut pula rencana untuk penggantian saringan. Mungkin 2 tahun ke depan, meskipun sistem keuangan kita agak sulit, ya,” tuturnya.
Rijal juga menyoroti pemilihan lokasi penerapan program tersebut.
Ia berharap enam pulau berpenghuni yang menjadi sasaran program telah dipilih berdasarkan persyaratan yang sesuai.
“Memang ada beberapa yang tidak punya sumber air, mudah-mudahan pemilihan 6 pulau itu sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan,” katanya.
Menurutnya, ketepatan pemilihan lokasi menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan sebelum program dijalankan.
Ia menegaskan pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk ikut memelihara fasilitas sekaligus memperhitungkan kebutuhan maintenance dalam perencanaan program.
“Saya kira Pemkot perlu memasukkan sebuah mekanisme di mana kalau tiba saatnya nanti untuk penggantian saringan. Itu memang sudah siap untuk disetujui anggarannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan program desalinasi air laut berbasis tenaga surya disiapkan sebagai salah satu upaya menghadirkan pelayanan dasar yang lebih merata bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Program tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan keterbatasan akses air tawar yang selama ini dihadapi warga di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujarnya, Selasa (29/9).
Menurut Munafri, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Kepulauan Sangkarrang sendiri terdiri atas delapan pulau. Dari jumlah tersebut, enam pulau berpenghuni dan dua pulau tidak berpenghuni.