SulawesiPos.com — Kekeringan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mulai memasuki fase tanggap darurat. Pemerintah Kota Makassar menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan sejak 7 Agustus 2026 setelah asesmen cepat menemukan ratusan titik yang mengalami krisis air.
Kondisi tersebut terjadi di tengah tidak adanya hujan selama dua bulan terakhir.
Pemerintah pun mulai melakukan intervensi langsung dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak.
“Per tanggal 7 Agustus ini, kita menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan di Kota Makassar. Artinya, ini merupakan intervensi langsung ke masyarakat yang kekurangan air,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, Rabu (26/8/2026).
173 Titik Kekeringan Tersebar di 6 Kecamatan
Berdasarkan hasil asesmen BPBD Kota Makassar, terdapat 173 titik kekeringan yang tersebar di 27 kelurahan pada enam kecamatan.
Krisis air tersebut berpotensi berdampak terhadap 24.243 warga. Data itu menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menetapkan status tanggap darurat.
“Jumlah warga terdampak mencapai 24.243 jiwa dari 6 kecamatan tersebut. Data ini kami peroleh melalui Asesmen Kajian Cepat sebagai dasar penentuan status tanggap darurat,” ujar Fadli.
Wilayah dengan kondisi kekeringan paling parah tercatat di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.
Adapun enam kecamatan dengan tingkat kekeringan tertinggi secara berurutan yakni Tallo, Ujung Tanah, Tamalanrea, Biringkanaya, Panakkukang, dan Manggala.
Untuk menjangkau 173 titik terdampak, puluhan armada dari berbagai instansi dikerahkan dalam distribusi air bersih.
BPBD Makassar mengoperasikan tiga unit armada, sementara Damkar mengerahkan lima unit. Dukungan juga datang dari DLH, PMI, TNI hingga armada dump truck kecamatan yang dimodifikasi dengan memasang tandon air di bagian belakang.
“Total armada yang beroperasi bisa mencapai lebih dari 20 unit per hari. Kecamatan juga menyiapkan 1 sampai 2 mobil harian sehingga kebutuhan moda transportasi penyaluran air dinilai mencukupi,” tambahnya.
Air Bersih Didistribusikan Setiap Hari
Status tanggap darurat membuat Pemkot Makassar mengaktifkan Posko Tanggap Darurat dan sistem Aktivasi Komando satu pintu di bawah kendali BPBD.
Sejumlah pemangku kepentingan dilibatkan dalam penanganan krisis air, mulai dari Damkar, PMI, PDAM, DLH, Balai Besar hingga TNI. Masing-masing mengerahkan sumber daya dan modalitas yang dimiliki.
Pemerintah juga mulai merealisasikan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung intervensi langsung di lapangan.
Dalam penanganan jangka pendek, distribusi air bersih dilakukan setiap hari ke sekitar 20 hingga 30 titik.
Prioritas diberikan kepada warga yang masih mengandalkan sumur dalam atau air tanah, serta kawasan yang belum terjangkau layanan PDAM.
“Pengambilan air dilakukan terpusat dari PDAM dan SPAM. Kami menargetkan penyaluran dapat menjangkau seluruh lokasi terdampak secara cepat,” katanya.
Warga Diminta Lapor Lewat RT/RW
Pemkot Makassar menerapkan mekanisme pelaporan berjenjang untuk memastikan distribusi air berjalan tertib dan merata.
Warga yang membutuhkan pasokan air tidak diminta melapor secara individu ke posko utama.
Pelaporan dilakukan melalui pengurus RT/RW atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di masing-masing wilayah.
Mekanisme tersebut diterapkan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan rencana kontinjensi (renkon) kebencanaan.
“Pelaporan kita buka dari dua jalur, yaitu RT/RW dan Kaltana masing-masing. Mereka yang mendata dan meneruskan ke kita agar pembagian air tidak kacau atau memicu kericuhan warga,” jelasnya.
Kekeringan Bisa Picu Kebakaran hingga Gangguan Listrik
Pemkot Makassar mengingatkan kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air.
Jika berlangsung lebih lama, krisis tersebut berpotensi merembet ke sektor kesehatan, pangan, energi hingga perekonomian.
Pengalaman kekeringan pada 2019 dan 2023 menjadi perhatian pemerintah. Saat itu, wilayah terdampak berpotensi meluas dari delapan kecamatan menjadi 11 kecamatan.
Salah satu risiko yang diantisipasi adalah meningkatnya kejadian kebakaran.
Cuaca panas dan kondisi material yang kering dapat membuat api lebih mudah muncul dan menyebar.
“Pasti akan meningkat juga kebakaran, kenapa? Cuaca panas, gampang terpercik api, gampang api berpindah,” katanya.
Selain kebakaran, kondisi kekeringan juga berpotensi meningkatkan risiko penyakit saluran pernapasan seperti ISPA dan radang tenggorokan.
Gangguan terhadap pasokan listrik juga menjadi salah satu dampak yang diwaspadai.
Penurunan debit air yang menjadi sumber pasokan PLTA dapat berpengaruh terhadap ketersediaan listrik dan berujung pada pemadaman bergiliran.
“Kebencanaan ini tidak hanya soal krisis air, tetapi bisa menggurita ke masalah pangan dan ekonomi. Karena itu, penanganan jangka pendek fokus pada distribusi air, sementara jangka panjang adalah menyiapkan kemandirian sumber daya air di masyarakat,” katanya.
