SulawesiPos.com – Flyover Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diblokade massa Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) dalam aksi unjuk rasa, Kamis (27/8/2026).
Aksi tersebut menjadi wadah buruh menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat.
Massa bergantian menyampaikan orasi di tengah badan jalan, membakar ban, hingga melakukan blokade. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar Flyover Panakkukang mengalami kemacetan.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Kota Makassar Fikasianus Icang mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan sejumlah elemen masyarakat di Jakarta yang menyuarakan persoalan sosial dan ekonomi.
FSPMI Makassar menyoroti sejumlah isu, mulai dari kualitas pendidikan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), program makan bergizi gratis (MBG), kebijakan perpajakan hingga kondisi ketenagakerjaan.
Buruh Soroti Pendidikan yang Dinilai Mundur
Persoalan pendidikan menjadi salah satu isu yang disuarakan FSPMI. Massa menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap kualitas pendidikan sebagai salah satu fondasi kemajuan bangsa.
“Kualitas pendidikan kita ini kita nilai itu mengalami kemunduran,” ujar Fikasianus.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di sektor pendidikan tidak boleh dikesampingkan karena berhubungan dengan masa depan masyarakat.
BBM Langka, Buruh Keluhkan Antrean Panjang
Kelangkaan BBM turut menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut. Fikasianus mengatakan kondisi itu memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, termasuk pekerja yang membutuhkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Kami setengah mati itu untuk mencari bahan bakar untuk dipakai sebagai angkutan aktivitas sehari-hari, nah, terjadi kemacetan di mana-mana. Ini kan akibat dari dampak kelangkaan dari BBM itu sendiri,” katanya.
Menurut Fikasianus, antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih terlihat. Bahkan, kendaraan berukuran besar seperti kontainer disebut ikut mengantre untuk mendapatkan BBM.
“Dan bisa kita lihat di sudut-sudut Kota Makassar ini SPBU Pertamina banyak kendaraan-kendaraan, kendaraan-kendaraan besar, kontainer itu antri untuk ambil BBM,” lanjutnya.
FSPMI menilai kelangkaan BBM perlu segera ditangani karena tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat berimbas terhadap aktivitas ekonomi.
MBG dan Harga Bahan Pokok Ikut Disorot
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari tuntutan massa. FSPMI menyoroti dampak program tersebut terhadap harga sejumlah kebutuhan pokok yang kemudian dinilai berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
“Kami dari kaum buruh itu berpengaruh terhadap daya beli kami nih, masyarakat. Nah, kalau harga naik apalagi upah buruh, itu yang tidak menentu, itu kami sangat suportif,” ujarnya.
Menurut Fikasianus, persoalan kenaikan harga harus dilihat bersamaan dengan kondisi pendapatan pekerja yang belum selalu stabil.
Kebijakan Pajak Dinilai Membebani Masyarakat
Selain BBM dan MBG, FSPMI menyoroti kebijakan perpajakan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Fikasianus meminta pemerintah menghadirkan regulasi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sehingga kebijakan yang diterapkan tidak semakin menekan kelompok pekerja.
Ia juga meminta pemerintah segera memperbaiki berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu gerakan masyarakat yang lebih besar.
Koordinator aksi Andi Indar dalam pernyataan sikapnya mengatakan FSPMI Makassar mendesak pemerintah serius mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Mereka meminta pelayanan publik dijalankan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan.
Selain itu, massa menyoroti persoalan penegakan hukum, dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat, kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, serta berbagai persoalan di sektor ketenagakerjaan.
Aturan Ketenagakerjaan Juga Dipertanyakan
Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama tuntutan buruh. Massa menilai belum ada langkah konkret dan kejelasan dari DPR RI dalam menyusun, membahas, dan mengesahkan aturan ketenagakerjaan yang dinilai dapat memperkuat perlindungan serta kesejahteraan pekerja.
FSPMI mendesak pemerintah dan DPR memberikan kepastian mengenai kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada kepentingan pekerja.
Mereka juga kembali menekankan pentingnya penanganan kelangkaan BBM karena persoalan tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas perekonomian.
Sementara itu, pendidikan dinilai harus tetap menjadi prioritas pemerintah karena merupakan salah satu fondasi untuk mendorong kemajuan bangsa.
Aksi FSPMI berlangsung di tengah kepadatan lalu lintas di kawasan Flyover Panakkukang. Melalui aksi tersebut, massa meminta pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan kaum pekerja.
