SulawesiPos.com – Ketua Umum DPP Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN) Baharuddin menyoroti 41 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
yang dikelola Yasika Group.
Dapur MBG sebanyak itu dikelola oleh Yasika Aulia Ramadhani yang baru berusia 20 tahun, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Yasir Machmud.
Saat diwawancara SulawesiPos.com, Baharuddin menekankan, seharusnya pemerintah membagi pengelolaan dapur MBG merata ke yayasan-yayasan sosial yang mumpuni mengelola dapur makanan bergizi.ILUSTRASI
“Jangan ada yang dominan, bahkan sampai puluhan dapur, rezeki dari negara harus dibagi-bagi, apalagi dana bantuan negara dikelola yayasan tidak dikenai pajak, sangat besar keuntungan yang didapatkan pemilik dapur,” tambah Baharuddin.
Baharuddin meneruskan, program pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digelontorkan Presiden Prabowo Subianto merupakan program mulia yang dicita-citakan untuk perbaikan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Hanya saja, program atas nama kemanusiaan tersebut terciderai praktik monopoli dapur yang dapat diartikan sebagai praktek proyek yang berorientasi memperkaya diri dan kelompoknya.
“Seharusnya pemilik dapur ini mengerti aturan bahwa yayasan seharusnya ditujukan untuk sosial yang dibatasi jumlah kepemilikannya, bukan berorientasi mencari keuntungan semata,” ujar Baharuddin.
Dari total 41 dapur SPPG yang tersebar di Kota Makassar, Kota Parepare, Kab. Bone, dan Kabupaten Gowa, estimasi keuntungan dari pengelolaan 41 dapur tersebut mampu meraup keuntungan sekitar Rp246 juta per hari.
Keuntungan Rp7,3 Miliar Sebulan
Nilai ini jika dirata-rata dari total harian tersebut, satu unit dapur bisa menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp6 juta per hari atau bisa mencapai sekitar Rp7,3 miliar perbulannya.
Baharuddin berharap, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis terkait monopoli dapur MBG dengan menertibkan dan meninjau ulang yayasan penerima bantuan pengelolaan MBG.
Baharuddin juga menyarankan pemerintah melakukan intervensi untuk menstabilkan harga sembako di pasar akibat adanya permainan harga pedagang akibat adanya pengelola yang memborong bahan-bahan sembako untuk digunakan di dapurnya.
“Di era ancaman resesi, ada banyak sektor usaha yang ikut merasakan dampaknya, seperti bisnis katering atau kuliner, seharusnya pemerintah mau mengalihkan atau memberi hak pengelolaan dapur kepada mereka yang terdampak,” ujar Baharuddin.
Said Didu Pertanyakan Serakahnomics
Sebelumnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu melontarkan kritik atas dugaan praktik “serakahnomics” dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan.
Kritik itu dilontarkannya setelah beredar informasi bahwa Yasika Aulia, putri Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud, disebut mengelola hingga 41 dapur MBG di wilayah Sulsel.
Lewat akun X, Said Didu mempertanyakan praktik pengelolaan dapur MBG yang dianggap tak sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas budaya serakah di tubuh pemerintahan dan mitranya.(mna)
