Overview:
SulawesiPos.com – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung RI, Prof Dr Asep N Mulyana secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) nasional guna menyiapkan seluruh jajaran Jaksa dalam menyongsong pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
Kegiatan yang digelar secara virtual pada Jumat (9/1/2026) ini diikuti oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan di Indonesia.
Bimtek ini dirancang sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan paradigma penegakan hukum di tengah perubahan fundamental sistem hukum pidana nasional.
Dalam arahannya, Prof. Asep N. Mulyana menekankan bahwa berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada tahun 2026 bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan sebuah transformasi besar yang menyentuh aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
“Perubahan regulasi ini tidak hanya bersifat normatif. Oleh karena itu, seluruh Jaksa harus memiliki pemahaman yang komprehensif, terintegrasi, dan selaras agar pelaksanaannya tidak menimbulkan disharmoni dalam praktik penegakan hukum,” ujar Prof. Asep di hadapan ribuan peserta virtual.
Ia menambahkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar Kejaksaan mampu menjalankan tugas penuntutan yang profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia di era regulasi baru ini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Sekretaris JAMPIDUM, Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum., yang memberikan pemaparan materi terkait teknis penerapan regulasi.
Ia menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan di seluruh jajaran agar transformasi hukum pidana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Beberapa poin krusial yang dibahas dalam Bimtek ini meliputi perubahan norma pidana yang berupa penyesuaian terhadap delik-delik baru dan klasifikasi sanksi, mekanisme tata cara penyidikan dan penuntutan sesuai standar KUHAP terbaru, dan pengarusutamaan keadilan bagi korban dan masyarakat dalam setiap kebijakan penuntutan.
Melalui pembekalan ini, Kejaksaan Agung menargetkan seluruh satuan kerja memiliki kesiapan 100 persen dalam mengaplikasikan aturan baru di lapangan.
Fokus utama ke depan adalah memastikan proses hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum formal, tetapi juga akuntabel dan berorientasi pada pemulihan keadaan serta keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.