31 C
Makassar
4 March 2026, 15:50 PM WITA

Hukum

Syarat Capres-Cawapres Kembali Diuji di MK, Konflik Kepentingan Jadi Isu Utama

Uji materi Pasal 169 UU Pemilu kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon menilai aturan syarat capres-cawapres belum mengatur larangan konflik kepentingan dan nepotisme, serta berpotensi mencederai hak pemilih.

Like Father Like Son, Ayah-Anak Riza Chalid Partner in Crime Rugikan Negara Hingga Rp285,18 Triliun

Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Muhammad Kerry Andrianto Riza dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina 2018-2023. Kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

Usai Vonis 15 Tahun di Kasus Korupsi Migas, Anak Riza Chalid: Saya Akan Mencari Keadilan!

Muhammad Kerry Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang 2018-2023. Negara dirugikan Rp285,18 triliun, Kerry menyatakan akan mencari keadilan dan membuka peluang banding.

Pasal Syarat Capres Digugat ke MK, Pemohon Minta Keluarga Presiden dan Wapres jadi Capres-Cawapres

Dua advokat menggugat Pasal 169 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dan meminta larangan hubungan keluarga dengan presiden aktif dalam pencalonan capres–cawapres guna mencegah konflik kepentingan dan nepotisme.

Lulusan Cum Laude Gugat Syarat Akreditasi ke MK, Nilai Batasi Hak Lanjut Studi dan Kerja

Dua lulusan magister cum laude menggugat Pasal 55 UU Dikti ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai syarat akreditasi A atau Unggul membatasi hak lanjut studi doktoral dan peluang kerja.

Polemik Diskresi Presiden di UU Bencana, Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi

Pemerintah membantah dalil diskresi tanpa batas Presiden dalam penetapan status bencana nasional. Di hadapan MK, Pemerintah menegaskan sudah ada indikator objektif dalam UU Penanggulangan Bencana.

Komisi III DPR Soroti Kasus Sabu ABK Fandi Ramadhan, Tekankan Hukuman Mati Alternatif Terakhir

Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan pidana mati terhadap ABK Fandi Ramadhan dalam kasus 2 ton sabu di PN Batam. DPR menekankan hukuman mati dalam KUHP baru adalah alternatif terakhir yang harus diterapkan sangat selektif.

Terpopuler

/