SulawesiPos.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini.
Menurutnya, salah satu faktor utama adalah meningkatnya harga plastik yang digunakan sebagai kemasan, yang dipicu oleh gangguan rantai distribusi global akibat konflik di Timur Tengah.
“Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik,” ujar Esther di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Esther menilai kondisi ini perlu diantisipasi serius oleh pemerintah karena berpotensi memicu inflasi.
Kenaikan harga minyak goreng akan berdampak langsung pada biaya hidup rumah tangga dan pelaku usaha, khususnya UMKM kuliner.
“Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda,” jelasnya.
Jika dibiarkan, kondisi ini juga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengawasan Rantai Pasok Harus Diperketat
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Mohammad Faisal, menekankan pentingnya pengawasan rantai pasok minyak goreng.
Menurutnya, distribusi minyak goreng sebagian besar dikendalikan oleh pelaku swasta dari hulu hingga hilir, sehingga potensi penimbunan perlu diantisipasi.
“Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir,” ujarnya.
Di sisi lain, Faisal menilai kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi patut diapresiasi.
Langkah ini dinilai membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan.
“Jadi paling tidak itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan,” pungkasnya.
