SulawesiPos.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah untuk menekan defisit negara.
Usulan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap potensi krisis energi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
“Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga. Dan itu dilakukan di banyak negara,” ujar JK di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
JK menilai harga BBM yang tetap rendah justru mendorong masyarakat untuk tidak berhemat dalam penggunaan energi, sehingga konsumsi terus meningkat.
Menurutnya, kondisi tersebut berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi yang harus ditanggung negara.
“Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus,” katanya.
Ia menambahkan, mempertahankan harga BBM di tengah krisis energi memang memberikan dampak positif jangka pendek, namun berpotensi memperbesar beban fiskal dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo Pertimbangkan WFH untuk Hemat BBM di Tengah Ancaman Konflik Timur Tengah
JK mengakui bahwa kebijakan pengurangan subsidi berpotensi memicu protes di masyarakat. Namun, ia optimistis hal itu dapat diminimalkan melalui komunikasi yang efektif dari pemerintah.
Ia merujuk pada pengalaman sebelumnya saat penyesuaian harga BBM pada 2005 dan 2014 yang relatif dapat diterima publik.
“Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal,” tuturnya.
