SulawesiPos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya tengah berdiskusi dengan para pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk merumuskan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
“Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kami lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan swasta lainnya,” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Senin (6/4/2026).
Bahlil menjelaskan, pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan lonjakan harga minyak global yang kini telah melampaui USD 100 per barel untuk jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI).
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada Januari 2026, di mana minyak Brent berada di kisaran USD 64 per barel.
“Sampai dengan sekarang, kami lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Tunggu sampai selesai, saya akan kabari,” katanya.
Pemerintah Tahan Harga, Pertamina Tanggung Selisih
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah masih menahan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, agar tidak mengalami kenaikan.
Kebijakan ini diambil setelah koordinasi lintas kementerian dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, kebijakan penahanan harga ini menimbulkan selisih antara harga jual dan harga pasar minyak dunia. Untuk sementara, selisih tersebut ditanggung oleh PT Pertamina.
Pemerintah juga memastikan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Masyarakat pun diimbau tidak panik terkait isu kenaikan harga di tengah dinamika global.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa skema penahanan harga ini merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal.
