Overview:
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan pemerintah akan mengintervensi kebijakan moneter Bank Indonesia.
- Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI disebut tidak mengaburkan batas fiskal dan moneter.
- Pengalaman fiskal Thomas justru dinilai memperkaya diskusi kebijakan di internal BI tanpa mengganggu independensi bank sentral.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan membuka ruang intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter.
Ia menegaskan, batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap jelas dan tidak dapat dicampuradukkan.
“Jadi, bukan berarti kita akan, orang bilang, fiskal menguasai moneter. Enggak, kan beda,” tegas Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Purbaya, latar belakang fiskal yang dimiliki Thomas tidak serta-merta membuat BI berada di bawah kendali pemerintah.
Ia menekankan bahwa independensi bank sentral telah dijamin secara kuat dalam undang-undang dan tidak bergantung pada latar belakang personal pejabat yang menjabat di dalamnya.
Ia menambahkan, setelah resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas sepenuhnya berada dalam struktur dan kewenangan Bank Indonesia.
Dengan demikian, tidak ada ruang bagi Kementerian Keuangan untuk ikut campur dalam pengambilan kebijakan moneter.
“Setelah di sana (BI), ya dia di sana. Saya nggak bisa ngendaliin dia,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya menilai pengalaman dan perspektif lintas sektor yang dimiliki Thomas justru dapat memperkaya diskusi kebijakan di internal BI.
Menurutnya, cara pandang yang lebih luas dapat memberi nilai tambah dalam merumuskan kebijakan moneter yang lebih komprehensif.
