24 C
Makassar
3 February 2026, 5:01 AM WITA

JK Sebut Dewan Perdamaian Gaza Tak Boleh Hanya Diisi Elit, Harus Libatkan Warga Lokal

Overview:

  • Jusuf Kalla menilai Dewan Perdamaian untuk Gaza tidak boleh hanya dikendalikan negara-negara besar.
  • Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga Palestina dan Israel dalam proses perdamaian.
  • Indonesia didorong berperan aktif agar inisiatif global tidak bersifat elitis dan berkelanjutan.

SulawesiPos.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyoroti pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut JK, inisiatif perdamaian tersebut tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar, melainkan harus memberi ruang bagi masyarakat lokal, yakni warga Palestina dan Israel.

JK menilai, perdamaian yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika prosesnya berangkat dari pemahaman akar persoalan di tingkat masyarakat.

Selama ini, ia melihat upaya perdamaian kerap gagal karena minimnya keterlibatan pihak yang terdampak langsung oleh konflik.

“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK, dikutip dari Antara, Minggu (25/1/2026).

Baca Juga: 
Puan Maharani Sebut KUHP dan KUHAP Baru 2026 Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila

Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup hanya dirancang oleh kekuatan global.

Masyarakat lokal, sebagai pihak yang hidup dan mengalami konflik sehari-hari, perlu dilibatkan secara aktif dalam proses rekonsiliasi hingga pembangunan kembali wilayah terdampak.

Dalam konteks gagasan perdamaian yang digagas Donald Trump, JK menilai Indonesia memiliki peran penting untuk mendorong pendekatan yang lebih inklusif.

Ia mengingatkan agar inisiatif tersebut tidak terjebak dalam skema elitis yang hanya ditentukan oleh aktor-aktor global.

“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” ujarnya.

JK menambahkan, tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian berisiko tidak efektif dan sulit bertahan dalam jangka panjang.

Overview:

  • Jusuf Kalla menilai Dewan Perdamaian untuk Gaza tidak boleh hanya dikendalikan negara-negara besar.
  • Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung warga Palestina dan Israel dalam proses perdamaian.
  • Indonesia didorong berperan aktif agar inisiatif global tidak bersifat elitis dan berkelanjutan.

SulawesiPos.com – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyoroti pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut JK, inisiatif perdamaian tersebut tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar, melainkan harus memberi ruang bagi masyarakat lokal, yakni warga Palestina dan Israel.

JK menilai, perdamaian yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika prosesnya berangkat dari pemahaman akar persoalan di tingkat masyarakat.

Selama ini, ia melihat upaya perdamaian kerap gagal karena minimnya keterlibatan pihak yang terdampak langsung oleh konflik.

“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK, dikutip dari Antara, Minggu (25/1/2026).

Baca Juga: 
Iuran Dewan Perdamaian Diperkirakan Rp16,7 T, Purbaya Sebut Bisa Pakai APBN

Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup hanya dirancang oleh kekuatan global.

Masyarakat lokal, sebagai pihak yang hidup dan mengalami konflik sehari-hari, perlu dilibatkan secara aktif dalam proses rekonsiliasi hingga pembangunan kembali wilayah terdampak.

Dalam konteks gagasan perdamaian yang digagas Donald Trump, JK menilai Indonesia memiliki peran penting untuk mendorong pendekatan yang lebih inklusif.

Ia mengingatkan agar inisiatif tersebut tidak terjebak dalam skema elitis yang hanya ditentukan oleh aktor-aktor global.

“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” ujarnya.

JK menambahkan, tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian berisiko tidak efektif dan sulit bertahan dalam jangka panjang.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/