Overview:
- Anies menyebut Indonesia mengalami ketimpangan ganda, di mana kemiskinan masih tinggi namun kerusakan lingkungan sudah terlanjur parah.
- Sebanyak 90% deforestasi dinilai terjadi secara legal, sehingga solusi utamanya adalah perombakan aturan di tingkat pemerintah pusat.
- Anies juga menyebut bencana alam di Sumatera dijadikan peringatan keras untuk mengalihkan fokus pembangunan menuju ekonomi yang berbasis keadilan alam.
SulawesiPos.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melontarkan kritik mengenai kondisi ekonomi dan ekologi di Indonesia saat ini.
Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat di Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2026), Anies menyebut Indonesia sedang menghadapi situasi yang berbeda dengan pola pembangunan di negara-negara maju.
Menurut Anies, di banyak negara maju, kerusakan lingkungan biasanya merupakan konsekuensi setelah rakyatnya mencapai titik kesejahteraan tertentu.
Namun, di Indonesia, terjadi anomali di mana alam dieksploitasi namun kemakmuran tetap tidak dirasakan rakyat.
“Perekonomiannya belum menyejahterakan rakyat, tetapi lingkungannya juga sudah rusak,” tegas Anies.
Anies juga membedah data mengenai kerusakan hutan yang sangat masif di tanah air.
Ia mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa mayoritas kerusakan hutan justru terjadi melalui jalur resmi atau legal, bukan sekadar pembalakan liar.
Data menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen deforestasi terjadi karena adanya payung hukum dan regulasi yang memberikan izin eksploitasi.
“Menurut data, lebih dari 90%, bahkan 97% adalah legal. Jadi memang benar ada pembalakan liar, tapi mayoritas terbesar adalah legal. Artinya, ada regulasi, ada aturan main yang harus dikoreksi,” jelasnya.
Kondisi ini, menurut Anies memerlukan solusi yang lebih mendalam daripada sekadar penegakan hukum di lapangan.
