Overview:
- Partai Gema Bangsa menolak pemilihan melalui DPRD karena dinilai pasti transaksional dan menyakiti rakyat.
- Ketum Ahmad Rofiq menilai nepotisme di Indonesia sudah tahap kronis dan harus dilawan dengan sistem rekrutmen yang terbuka.
- Partai menuntut kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa untuk memimpin tanpa hambatan relasi keluarga atau kelompok tertentu.
SulawesiPos.com – Ketua Umum Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa), Ahmad Rofiq menegaskan posisi partainya dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.
Rofiq secara terbuka menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dan tetap mendukung sistem pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut Rofiq, keterbukaan dan partisipasi publik adalah harga mati bagi kemajuan bangsa.
“Clear kami menginginkan keterbukaan, transparansi. Jadi kami ingin dipilih secara langsung,” tegas Rofiq saat memberikan keterangan di Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Rofiq mengakui bahwa Pilkada langsung memang memiliki tantangan berupa biaya politik (cost politic).
Namun, ia menilai risiko tersebut jauh lebih sehat dibandingkan jika pemilihan ditarik ke ruang tertutup di DPRD.
Baginya, pemilihan melalui DPRD justru menjadi pintu masuk praktik suap dan politik transaksional yang nyata.
“Jangan sampai demokrasi ditarik mundur. Kalau sudah ditutup di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten, itu sudah pasti transaksional. Dan itu jauh lebih menyakitkan masyarakat,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa dalam Pilkada langsung, masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpin mereka.
Selain soal mekanisme Pilkada, Partai Gema Bangsa juga menyuarakan kegelisahan terhadap maraknya praktik nepotisme di tanah air.
