SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memberikan tanggapan terhadap film dokumenter Pesta Babi usai melakukan pertemuan bersama 200 perwakilan Papua lainnya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Keduanya menilai sejumlah masukan yang disampaikan dalam film tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait keterlibatan masyarakat adat dan perlindungan lingkungan dalam setiap pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan terdapat dua aspek penting yang harus terus diperkuat, yakni social engineering dan environmental engineering.
“Untuk film babi, ada beberapa bagian yang menjadi masukan bagi pemerintah, akan kami perhatikan, terutama dua hal,” ujarnya
Menurutnya, social engineering mencakup sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat adat, pelibatan warga lokal dalam pelaksanaan program, hingga rekrutmen tenaga kerja yang mengutamakan Orang Asli Papua.
“Social engineering ini merupakan sosialisasi keterlibatan masyarakat adat, hingga rekrutmen tenaga kerja harus melibatkan masyarakat asli Papua,” tambah Apolo.
Sementara itu, aspek environmental engineering berkaitan dengan kepatuhan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta upaya menjaga kelestarian alam di wilayah Papua.
Ia mengakui sejumlah catatan dalam film tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Namun, Apolo juga menilai publik perlu memperoleh informasi yang berimbang mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua.
Menurutnya, memang terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menolak program pemerintah, tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung karena melihat manfaat ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan.
“Secara de facto di Papua memang ada bebrapa kelompok masyarakat yang menolak pelaksanaan PSN (program strategis nasional), tetapi banyak juga yang menerima program PSN, untuk kita perlu memberikan informasi yang berimbang kepada publik,” jelasnya.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki tanggung jawab untuk mengawal seluruh program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tujuan utama program pengembangan pertanian di Papua adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Mentan Amran bahkan mengajak masyarakat melihat proyek pertanian dari sisi manfaat yang dapat dirasakan petani dan masyarakat luas.
“Alangkah indahnya jika pesta babi ini kita ubah menjadi pesta panen,” kata Mentan Amran.
Ia menegaskan berbagai bantuan pemerintah yang saat ini digelontorkan ke Papua, mulai dari program cetak sawah, pengembangan kakao, jagung, padi, hingga dukungan alat dan mesin pertanian, seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyebut alokasi dukungan anggaran untuk Papua pada 2025 dan 2026 mencapai sekitar Rp5 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program pengembangan pertanian yang telah disepakati bersama pemerintah daerah dan perwakilan petani Papua.
“APBN yang kami keluarkan sekitar Rp5 triliun semuanya untuk rakyat,” tegasnya.
Amran menambahkan keberhasilan program pangan nasional telah memberikan dampak terhadap stabilitas harga pangan di sejumlah daerah.
Ia mencontohkan harga beras yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram kini kembali menjadi harga normal Rp12.000.
“Kesimpulannya adalah pesta panen sekarang kita jalankan,” pungkasnya.
