SulawesiPos.com – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak komunitas internasional menjatuhkan sanksi tegas atas serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon.
Serangan tersebut menyasar prajurit TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Menurut Amelia, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
“Penyerangan terhadap pasukan perdamaian yang menjalankan mandat PBB merupakan kejahatan perang. Ini diatur dalam resolusi internasional dan juga dalam Statuta Roma,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Amelia menjelaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan UNIFIL telah diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Karena itu, setiap bentuk serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian harus dipandang sebagai pelanggaran serius yang wajib ditindaklanjuti secara hukum.
Ia menekankan pentingnya hasil investigasi yang tengah berjalan untuk segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.
“Kita tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum humaniter internasional terjadi tanpa ada sanksi tegas. Ini harus dikawal bersama oleh komunitas internasional,” ujarnya.
Dorong Soliditas Global Cegah Impunitas
Lebih lanjut, Amelia menilai penegakan hukum internasional membutuhkan dukungan kuat dari komunitas global agar tidak terjadi impunitas.
Menurutnya, tanpa tekanan internasional, pelanggaran dalam konflik bersenjata berisiko tidak mendapat penanganan yang memadai.
“Dorongan dari komunitas internasional sangat penting agar penegakan hukum ini tidak lemah. Jangan sampai ada pembiaran,” imbuhnya.
Amelia juga menegaskan bahwa keberadaan pasukan perdamaian, termasuk TNI, merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas global.
Karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi tanggung jawab bersama, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pemberi mandat.
“Pasukan kita menjalankan misi kemanusiaan. Mereka harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk jaminan keamanan dari PBB,” tegasnya.
DPR Dorong Diplomasi Aktif Indonesia
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, DPR mendorong pemerintah Indonesia untuk terus mengedepankan jalur diplomasi internasional.
Langkah ini dinilai penting untuk menekan potensi konflik yang lebih luas sekaligus memastikan keselamatan prajurit Indonesia di lapangan.
“Kita harus terus mendorong deeskalasi dan memastikan bahwa keselamatan prajurit kita menjadi prioritas,” kata Amelia.
Ia menambahkan, Komisi I DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi dan mendorong langkah diplomasi yang kuat dari pemerintah.
“Kita ingin keadilan ditegakkan. Tidak boleh ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi,” pungkasnya.
