DPR Dorong Percepatan B50, Jawaban Ketergantungan Impor Energi dan Tekanan Global

SulawesiPos.com – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan pentingnya percepatan implementasi program biodiesel B50 sebagai langkah strategis menghadapi tekanan energi global.

Ia mengungkapkan bahwa sektor energi nasional tengah menghadapi tantangan serius, baik di hulu maupun hilir.

Di sektor hulu, kinerja migas mengalami tekanan akibat penurunan produksi alami dari sumur-sumur tua.

“Kondisi hulu yang menantang berdampak pada tingginya ketergantungan impor. Tahun 2026, impor bensin diproyeksikan masih mencapai 59 persen dari kebutuhan nasional, sementara LPG sudah menyentuh 83,97 persen,” ujar Meitri.

Selain itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas hingga Februari 2026 juga tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 36,3 persen secara tahunan.

B50 Dinilai Solusi Jangka Panjang

Menurut Meitri, ketergantungan impor energi menjadi semakin berisiko di tengah dinamika geopolitik global, termasuk potensi gangguan jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.

Ia menilai diversifikasi sumber impor hanya bersifat sementara, sehingga dibutuhkan solusi jangka panjang yang lebih fundamental.

BACA JUGA: 
Golkar Pastikan PAW Adies Kadir Ikuti Undang-Undang, Anaknya Berpotensi Kuat Jadi Pengganti

“Solusi jangka panjang yang fundamental adalah mengoptimalkan potensi domestik melalui B50,” tegasnya.

Sebagai produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan besar dengan produksi mencapai 46–50 juta ton per tahun atau lebih dari setengah pasokan global.

“B50 adalah instrumen untuk mengubah keunggulan sumber daya menjadi kunci swasembada energi,” jelasnya.

Implementasi B50 diyakini dapat menekan impor solar yang pada awal 2026 masih berada di kisaran 6,26 persen. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mampu memperkuat pasokan energi dalam negeri.

Lebih jauh, Meitri menyebut B50 memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.

“B50 bukan sekadar program teknis, tetapi bantalan ekonomi bagi masyarakat. Dengan energi yang mandiri, kita memiliki kontrol lebih kuat terhadap stabilitas harga,” ujarnya.

Infrastruktur dan Kilang Jadi Kunci

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa percepatan B50 harus didukung kesiapan infrastruktur yang memadai, mulai dari distribusi hingga kapasitas kilang.

BACA JUGA: 
FAO: Harga Pangan Global Naik 2,4 Persen, Dipicu Lonjakan Biaya Energi

Optimalisasi proyek kilang dalam negeri, seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, dinilai penting untuk memastikan implementasi berjalan optimal.

Meitri menegaskan bahwa roadmap menuju B50 harus dijalankan secara konsisten agar target swasembada energi dapat tercapai.

“Optimalisasi potensi sawit menjadi jalan strategis untuk mengunci kemandirian energi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung geopolitik dunia,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini.

SulawesiPos.com – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan pentingnya percepatan implementasi program biodiesel B50 sebagai langkah strategis menghadapi tekanan energi global.

Ia mengungkapkan bahwa sektor energi nasional tengah menghadapi tantangan serius, baik di hulu maupun hilir.

Di sektor hulu, kinerja migas mengalami tekanan akibat penurunan produksi alami dari sumur-sumur tua.

“Kondisi hulu yang menantang berdampak pada tingginya ketergantungan impor. Tahun 2026, impor bensin diproyeksikan masih mencapai 59 persen dari kebutuhan nasional, sementara LPG sudah menyentuh 83,97 persen,” ujar Meitri.

Selain itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas hingga Februari 2026 juga tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 36,3 persen secara tahunan.

B50 Dinilai Solusi Jangka Panjang

Menurut Meitri, ketergantungan impor energi menjadi semakin berisiko di tengah dinamika geopolitik global, termasuk potensi gangguan jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.

Ia menilai diversifikasi sumber impor hanya bersifat sementara, sehingga dibutuhkan solusi jangka panjang yang lebih fundamental.

BACA JUGA: 
Pemerintah Keluarkan Kebijakan WFH, Berikut Tantangan Pelaksanaannya di Sulsel

“Solusi jangka panjang yang fundamental adalah mengoptimalkan potensi domestik melalui B50,” tegasnya.

Sebagai produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan besar dengan produksi mencapai 46–50 juta ton per tahun atau lebih dari setengah pasokan global.

“B50 adalah instrumen untuk mengubah keunggulan sumber daya menjadi kunci swasembada energi,” jelasnya.

Implementasi B50 diyakini dapat menekan impor solar yang pada awal 2026 masih berada di kisaran 6,26 persen. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mampu memperkuat pasokan energi dalam negeri.

Lebih jauh, Meitri menyebut B50 memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.

“B50 bukan sekadar program teknis, tetapi bantalan ekonomi bagi masyarakat. Dengan energi yang mandiri, kita memiliki kontrol lebih kuat terhadap stabilitas harga,” ujarnya.

Infrastruktur dan Kilang Jadi Kunci

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa percepatan B50 harus didukung kesiapan infrastruktur yang memadai, mulai dari distribusi hingga kapasitas kilang.

BACA JUGA: 
Golkar Pastikan PAW Adies Kadir Ikuti Undang-Undang, Anaknya Berpotensi Kuat Jadi Pengganti

Optimalisasi proyek kilang dalam negeri, seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, dinilai penting untuk memastikan implementasi berjalan optimal.

Meitri menegaskan bahwa roadmap menuju B50 harus dijalankan secara konsisten agar target swasembada energi dapat tercapai.

“Optimalisasi potensi sawit menjadi jalan strategis untuk mengunci kemandirian energi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung geopolitik dunia,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru