SulawesiPos.com – Gelombang tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya kembali menguat. Hal itu terlihat dalam aksi besar yang digelar di wilayah perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, tepatnya di Desa Bungadidi, Senin (5/1/2026).
Aksi tersebut tidak hanya diwarnai oleh ratusan mahasiswa dan masyarakat, tetapi juga kehadiran langsung Bupati Luwu Utara.
Mengenakan pakaian dinas lengkap, Bupati Luwu Utara memilih berdiri di tengah massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Luwu Raya.
Kehadirannya menjadi sorotan karena tidak lazim seorang kepala daerah turun langsung ke lokasi demonstrasi, apalagi di kawasan perbatasan dua kabupaten.
Di hadapan massa, Bupati secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut bukan sekadar agenda elite politik, melainkan aspirasi kolektif masyarakat Tana Luwu yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Dalam orasinya dari atas mobil komando, Bupati menekankan bahwa pemekaran wilayah merupakan langkah strategis untuk menjawab ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pembentukan provinsi baru akan mempercepat akses pelayanan publik sekaligus membuka ruang pemerataan infrastruktur dan ekonomi.
“Pemekaran Provinsi Luwu Raya adalah aspirasi yang sudah lama mengakar. Ini adalah jalan konstitusional kita untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya, disambut sorak dukungan massa.
Lebih lanjut, Bupati mengajak mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah untuk menjaga kekompakan dan menyuarakan tuntutan secara bersama.
