SulawesiPos.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengkritik kinerja komunikasi pemerintah, khususnya para menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai sejumlah kebijakan strategis yang telah dirancang dengan baik belum tersampaikan secara efektif kepada publik.
Menurut Idrus, arah kebijakan pemerintah sebenarnya telah memiliki fondasi kuat, mulai dari ideologi, konstitusi, hingga semangat kebangsaan.
Namun, lemahnya komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami masyarakat.
“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” ujarnya.
Idrus menyoroti peran juru bicara yang dinilai belum mampu membangun narasi kebijakan secara komprehensif.
“Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik,” tegasnya.
Ia menekankan, komunikasi seharusnya bersifat proaktif, bukan reaktif setelah kebijakan menuai polemik.
Menteri Diminta Lebih Proaktif
Selain juru bicara, Idrus juga meminta para menteri untuk lebih cerdas dalam menerjemahkan kebijakan strategis presiden ke dalam program yang mudah dipahami masyarakat.
Ia menilai, penjelasan yang sistematis penting agar publik memahami arah kebijakan, termasuk berbagai kemungkinan skenario yang akan terjadi.
Idrus turut menyinggung tekanan global, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menurutnya, dampak konflik tersebut terhadap energi dan ekonomi harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami konteks kebijakan pemerintah.
Golkar Tegaskan Tetap Dukung Pemerintah
Meski mengkritik, Idrus menegaskan bahwa Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah, sesuai arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Ia menyebut kader Golkar harus berada di garis depan dalam menjelaskan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah.
Idrus menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga cara penyampaiannya.
“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” pungkasnya.
