reformasi Polri

Presiden Prabowo menegaskan komitmen reformasi aparat penegak hukum dan memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, termasuk oleh oknum.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendesak oknum Brimob terduga penganiaya siswa MTs di Tual dipecat dan diproses pidana. Ia menegaskan tak ada aparat kebal hukum.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyebut masukan dari ratusan organisasi telah dirangkum menjadi dua kelompok kebijakan, yakni operasional yang bisa dijalankan internal Polri dan struktural yang akan diajukan ke Presiden.

Aktivis reformasi 1998 di Makassar mendukung Polri tetap di bawah Presiden dengan sejumlah catatan reformasi, termasuk pembatasan kewenangan dan penegasan netralitas politik.