Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin menyuarakan keprihatinannya terhadap tingginya biaya politik dalam sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menegaskan bahwa logika yang menyebut pemilihan tidak langsung lebih aman bagi rakyat adalah sebuah kekeliruan besar.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan resmi mengenai sikap politik partai pada hari penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, Senin (12/1/2026).
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa seluruh mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang pernah diterapkan di Indonesia memiliki cacat bawaan yang harus segera dievaluasi.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 10-12 Januari 2026, akhir pekan ini.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis temuan terbaru yang menunjukkan penolakan masif masyarakat terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD.
MUI menilai, pengembalian mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan langkah strategis untuk mengedepankan kemaslahatan publik serta meminimalkan dampak destruktif bagi moralitas bangsa.
Demokrat secara resmi menyatakan bakal sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi isu perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).