TAG
Parliamentary Threshold
​Mengulur Waktu, Menaruh Demokrasi dalam Ketidakpastian
Penundaan pengesahan RUU Pemilu dan RUU Parpol dianggap dapat memotong waktu kerja KPU dan Bawaslu dan tidak menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan Pemilu 2029 nanti
GKSR Dorong Parliamentary Threshold Diturunkan, Nilai Jutaan Suara Rakyat Terbuang
GKSR mendorong penurunan parliamentary threshold dalam revisi UU Pemilu karena dinilai menyebabkan jutaan suara rakyat terbuang dan mempersempit representasi politik di parlemen.
Partai Gema Bangsa Usul Hapus Parliamentary Threshold, Ini Gantinya
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq menilai aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sudah tidak relevan untuk dipertahankan.
Muzani: Ambang Batas Parlemen 7 Persen Terlalu Tinggi bagi Parpol
Ketua MPR Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai politik. Pembahasan revisi UU Pemilu dijadwalkan mulai 2026.
Sarmuji Sebut Sistem Multipartai yang Sederhana Kunci Efektivitas Presidensialisme
Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan sistem multipartai sederhana menjadi kunci efektivitas pemerintahan presidensial dan menilai parliamentary threshold sebagai instrumen konstitusional untuk mencegah fragmentasi politik.
Wakilkan 17 Juta Suara Terbuang, Delapan Partai Nonparlemen Resmikan Sekber GKSR
Delapan pimpinan partai politik nonparlemen secara resmi membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (08/01/2026).
