Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan sembilan mahasiswa.
Permohonan uji materi yang diajukan Hasto Kristyanto terhadap Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dua advokat menggugat Pasal 169 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dan meminta larangan hubungan keluarga dengan presiden aktif dalam pencalonan capres–cawapres guna mencegah konflik kepentingan dan nepotisme.
Dua lulusan magister cum laude menggugat Pasal 55 UU Dikti ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai syarat akreditasi A atau Unggul membatasi hak lanjut studi doktoral dan peluang kerja.
Pemerintah membantah dalil diskresi tanpa batas Presiden dalam penetapan status bencana nasional. Di hadapan MK, Pemerintah menegaskan sudah ada indikator objektif dalam UU Penanggulangan Bencana.
Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi UU Guru dan Dosen setelah DPR dan Pemerintah belum siap memberi keterangan. Gugatan menyoroti ketidakjelasan standar gaji dan jaminan kesejahteraan dosen.
Anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Reza Sudrajat, yang berprofesi sebagai guru honorer asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedison Tandra memberi pernyataan terhadap pihak yang keberatan atas pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie memuji kualitas Adies Kadir sebagai hakim konstitusi, namun menilai proses pengangkatannya bermasalah secara etika dan perlu jadi bahan evaluasi sistem rekrutmen ke depan.
Aktivis BEM PTNU menguji Pasal 232–233 KUHP ke MK karena dinilai multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dalam ruang demokrasi.
