Ketua Komisi Yudisial (KY) RI, Abdul Chair Ramadhan mengusulkan pembentukan sebuah Badan Pengawas Hakim Terpadu sebagai solusi permanen mengatasi dualisme pengawasan hakim di Indonesia.
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa mekanisme anggaran untuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) harus tetap mengikuti standar umum.