Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyambut positif vonis pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada Laras Faizati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa mulai berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP) tepat pada awal tahun 2026 ini merupakan sebuah lompatan besar dalam sejarah peradilan Indonesia.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar forum strategis antar-penegak hukum guna menyamakan persepsi dalam menghadapi transisi regulasi hukum pidana nasional.
Regulasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta memberikan perlindungan bagi para pengusaha muda di era digital.
emandangan berbeda terlihat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat konferensi pers penetapan tersangka suap pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Minggu (11/01/2026).
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat
Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Prof. Harris Arthur Hedar, menganalogikan transformasi hukum pada tahun 2026 sebagai fenomena Big Bang sebuah ledakan besar yang merombak struktur, substansi, hingga kultur hukum nasional secara simultan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan tengah melakukan sinkronisasi internal menyusul berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional per 2 Januari 2026.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) dalam sistem peradilan pidana.
