Koalisi masyarakat sipil mendesak evaluasi pimpinan TNI dan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.
Aktivis KontraS Andrie Yunus disebut bukan kali pertama mendapat serangan sebelum menjadi korban penyiraman air keras. Koalisi masyarakat sipil kini membentuk tim investigasi.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan perubahannya, Kamis (22/1/2026).
