Polemik antara Menteri HAM Natalius Pigai dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar memanas. Keduanya sepakat debat terbuka soal pemahaman HAM, dari pendekatan akademik hingga pengalaman hidup di wilayah konflik.
Analisis mendalam tentang hubungan lingkungan dan pertambangan dalam perspektif filosofis, hukum, sosial, politik, media, dan HAM. Menyoroti keadilan ekologis, intergenerational justice, serta tata kelola berkelanjutan di Indonesia.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah agar penyelesaian konflik di Papua mengedepankan penguatan hak asasi manusia (HAM) guna mewujudkan perdamaian berkelanjutan.
Pakar Hukum Universitas Indonesia menilai KUHAP telah melenceng dari tujuan dasar hukum, yakni melindungi masyarakat dan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan.