27 C
Makassar
18 January 2026, 17:27 PM WITA

TAG

DPR RI

Berikut Ini Bocoran Jumlah Bab dan Pasal Pada RUU Perampasan Aset di DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada awal tahun 2026.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut RUU Disinformasi dan Propaganda Asing Bentuk Keseriusan Negara dalam Tantangan Geopolitik

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyambut positif langkah pemerintah yang tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.

Politisi PKS Tegaskan RUU Perampasan Aset Harus Lindungi HAM dan Profesional

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun menekankan pentingnya aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.

Berikut Ini Daftar Aset yang Bisa Disita Negara dalam RUU Perampasan Aset

Badan Keahlian DPR RI membedah poin-poin dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini mulai dibahas.

DPR Agendakan Rapat Gabungan Bareng Polri dan Pemerintah Bahas Child Grooming

Komisi XIII DPR RI mengambil langkah tegas merespons isu child grooming atau pendewasaan dini yang dimanipulasi oleh orang dewasa terhadap anak.

Rieke Diah Pitaloka Soroti Diamnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam Kasus Child Grooming Aurelie Moeremans

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengangkat isu mengenai praktik child grooming dalam rapat kerja bersama Komnas Perempuan, Kamis (15/1/2026).

DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset, Fokus Miskinkan Koruptor dan Pulihkan Kas Negara

Komisi III DPR RI secara resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Yusril: Pilkada via DPRD Bisa Tekan Politik Uang dan Kedepankan Kualitas Kandidat Kepala Daerah

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal wacana Pilkada melalui DPRD.

Korupsi Pajak Rp60 Miliar Terbongkar, DPR Desak KPK Bersihkan Internal Kemenkeu

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Anggota DPR Fraksi Nasdem Desak Pemerintah Bentuk Satgas Tanggap Pasca-Penculikan WNI di Gabon

Menanggapi situasi darurat ini, Kapoksi NasDem Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, melayangkan desakan agar Kementerian Luar Negeri segera memimpin upaya penyelamatan.

Berita Terbaru

/