25 C
Makassar
5 March 2026, 1:53 AM WITA

TAG

DPR

Lasarus Bantah DPR Usul Tutup Alfamart-Indomaret: Itu Hoaks!

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus membantah isu DPR mendukung penutupan Alfamart dan Indomaret. Ia menegaskan narasi tersebut hoaks dan hanya mengusulkan pembatasan gerai hingga tingkat kecamatan demi mendukung koperasi desa.

DPR dan Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang Gaji Dosen PTS

Mahkamah Konstitusi menunda sidang uji materi UU Guru dan Dosen setelah DPR dan Pemerintah belum siap memberi keterangan. Gugatan menyoroti ketidakjelasan standar gaji dan jaminan kesejahteraan dosen.

DPR Pastikan Layanan Kesehatan PBI BPJS Tetap Aktif 3 Bulan, Data Kepesertaan  Akan Dibedah Ulang

DPR memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap aktif selama tiga bulan ke depan dengan iuran dibayar pemerintah, sambil dilakukan pemutakhiran data dan pembenahan tata kelola JKN.

MK Tolak Gugatan Sanksi Pidana UU Keselamatan Kerja, Perlu Dievaluasi DPR dan Presiden

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi sanksi pidana dalam UU Keselamatan Kerja dan menegaskan penyesuaian sanksi merupakan ranah pembentuk undang-undang.

NasDem Sebut Kunjungan Perdana Presiden Prabowo ke IKN Jawab Spekulasi Publik

Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa misi penting. Kedatangan Beliau di Penajam Paser Utara secara otomatis membantah berbagai spekulasi miring.

Habiburokhman Pastikan Kajian Ilmiah Komunisme di KUHP Baru Bebas Pidana

Ia menegaskan bahwa aktivitas akademik, seperti diskusi dan pengkajian ilmiah mengenai paham Komunisme, Marxisme, maupun Leninisme, tidak dapat dipidana.

Soroti Gugatan KUHP di MK, Habiburokhman: Penggugat Belum Pahami Aturan Secara Utuh

Habiburokhman angkat bicara mengenai beberapa gugatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Komisi III DPR: KUHP Baru Miliki ‘Pengaman’, Kritik Tak Bisa Dipidana

Habiburokhman menjelaskan bahwa konstruksi hukum dalam KUHP dan KUHAP yang baru telah didesain sedemikian rupa untuk melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan proses hukum berjalan secara proporsional.

Berita Terbaru

/