Lebih dari 40 ribu peserta PBI JKN yang dinonaktifkan mengajukan reaktivasi. Kemensos menegaskan pemutakhiran data dilakukan agar bantuan iuran kesehatan tepat sasaran.
DPR RI menyetujui 10 anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 setelah melalui uji kelayakan Komisi IX dan masukan publik.
DPR dan pemerintah menyepakati pembayaran iuran BPJS Kesehatan PBI oleh pemerintah selama tiga bulan ke depan. Layanan tetap berjalan disertai pemutakhiran data penerima.
Mensos Saifullah Yusuf mengungkap 54 juta warga miskin belum menerima BPJS Kesehatan PBI, sementara 15 juta warga mampu justru terdaftar sebagai penerima bantuan.