Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BOP) harus dibarengi sikap tegas terhadap pelanggaran kemanusiaan, khususnya dalam konflik Palestina–Israel.
PBNU mendukung keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace karena menilai belum ada platform internasional alternatif untuk membangun konsolidasi global demi perdamaian Palestina.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid meminta Pemerintah Indonesia mendorong forum internasional agar memberikan peran sentral kepada Otoritas Palestina
Indonesia diperkirakan membayar iuran Rp16,7 triliun untuk Dewan Perdamaian (BoP). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembayaran bisa menggunakan APBN, sementara Menlu Sugiono menegaskan iuran bersifat sukarela.
Jusuf Kalla menegaskan Dewan Perdamaian untuk Gaza tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar. Menurutnya, keterlibatan langsung warga Palestina dan Israel menjadi kunci terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
Diplomat senior Dino Patti Djalal mengingatkan risiko politik atas keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace gagasan Donald Trump, termasuk potensi dominasi AS dan ketidakjelasan agenda perdamaian.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Piagam Board of Peace atas undangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
