Pemkab Bone menyiapkan embung, sumur bor, alsintan, pendampingan hingga BPJS bagi petani tadah hujan melalui kerja sama tiga tahun dan skema bagi hasil
SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone terus mendorong inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, khususnya petani yang selama ini mengandalkan sistem pertanian tadah hujan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., pemerintah daerah menyiapkan pola kerja sama dengan petani melalui penyediaan sejumlah fasilitas pendukung pertanian, mulai dari embung, sumur bor hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
Program tersebut dirancang dengan sistem kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sebelum fasilitas diberikan kepada kelompok atau petani yang menjadi sasaran program. Perjanjian kerja sama tersebut dirancang untuk jangka waktu tiga tahun.
Melalui pola ini, pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan fasilitas, tetapi membangun sistem pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dengan mekanisme bagi hasil.
“Petani tadah hujan kita berikan fasilitas, seperti embung, sumur bor dan alsintan. Sebelum kita berikan fasilitas, dibuatkan perjanjian kerja sama. Ini untuk jangka waktu tiga tahun,” ujar Bupati Bone, Kamis (1/10/2026).
Menurut Bupati, skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan kepastian pengelolaan sarana pertanian yang dibangun pemerintah.
Ia menggambarkan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan apabila produktivitas pertanian meningkat. Dengan asumsi produksi mencapai sekitar 8 ton per hektare dan harga gabah Rp6.500 per kilogram, satu hektare lahan memiliki potensi nilai produksi sekitar Rp52 juta dalam sekali panen.
Bupati menghitung pendapatan dari skema ini bisa mencapai Rp1 triliun lebih.
Dengan luas lahan yang mencapai puluhan ribu hektare, pemerintah daerah melihat sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Kabupaten Bone.
Selain penyediaan infrastruktur dan alsintan, Pemkab Bone juga menyiapkan pola pendampingan kepada petani. Tenaga PPPK akan diberdayakan untuk mendampingi petani mulai dari tahapan pascatanam, pengolahan lahan hingga masa panen.
Pendampingan tersebut diharapkan memastikan fasilitas yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan mampu meningkatkan produktivitas petani.
“PPPK akan kita berdayakan untuk melakukan pendampingan kepada petani. Mulai dari pascatanam, pengolahan sampai panen. Jadi bukan hanya memberikan fasilitas, tetapi petani juga harus didampingi,” kata Bupati.
BupAAS menegaskan, penguatan sektor pertanian tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Menurutnya, dibutuhkan sistem yang terintegrasi mulai dari penyediaan air, mekanisasi pertanian, pendampingan hingga pengelolaan hasil produksi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bone membangun sektor pertanian yang lebih produktif, mandiri dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.
“Petani kita, khususnya petani tadah hujan, harus kita berikan solusi. Pemerintah hadir dengan menyediakan embung, sumur bor dan alsintan melalui pola kerja sama yang jelas,” tukasnya.
Potensi pertanian kita sangat besar. Kalau satu hektare bisa menghasilkan sekitar delapan ton dengan harga Rp6.500 per kilogram, nilai produksinya sekitar Rp52 juta satu kali panen.
“Bayangkan kalau ini kita kembangkan di lahan yang luas, tentu perputaran ekonomi masyarakat akan semakin besar,” tuturnya.
Disamping itu, petani nantinya juga akan diberikan fasilita serta ditanggung BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi nantinya hasil untuk MT (Musim Tanam) 1 semua diambil petani. Nanti untuk MT 2 dan 3 baru bagi hasilnya ke petani,” tutupnya. (kar)