Dugaan keracunan MBG dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tana Toraja pada Jumat (4/9/2026). dok/karebatv
SulawesiPos.com – Dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan.
Pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tana Toraja pada Jumat (4/9/2026) turut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan makanan yang diterima para siswa.
Sorotan semakin ramai setelah pernyataan salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam forum tersebut beredar di media sosial.
Pernyataan, “Kalau sudah tahu basi, kenapa masih dimakan, Adek?”, menuai kritik dari masyarakat.
Ucapan tersebut dipersoalkan karena menyangkut makanan yang diberikan kepada siswa melalui program MBG.
Publik mempertanyakan apakah penerima manfaat, khususnya anak sekolah, memang memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi makanan sebelum mengonsumsinya.
RDP tersebut disebut turut dihadiri sejumlah orang tua siswa.
Forum itu menjadi ruang untuk membahas persoalan yang muncul sekaligus mencari penjelasan mengenai pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.
Fadli Ananda Soroti Sistem Pengawasan
Kasus di Tana Toraja mendapat perhatian dari Sekretaris Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, dr. Fadli Ananda Sp.OG M.Kes.
Fadli menilai persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak boleh hanya ditangani setelah muncul keluhan atau kejadian yang diduga berkaitan dengan makanan.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak makanan diproduksi di dapur penyedia, proses pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
“Saya kira perlu dibentuk dashboard MBG Sulsel yang memantau seluruh proses operasional di lapangan secara terintegrasi dan berkala. Mulai dari jumlah Satuan Pelayanan Pangan Gizi aktif, status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, hingga hasil inspeksi berkala pada dapur penyedia,” ujar Fadli saat dikonfirmasi SPos, Sabtu (5/9/2026).
Ia menilai sistem pengawasan digital dapat membantu pemerintah melihat kondisi setiap dapur penyedia secara lebih terukur.
Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengetahui dapur mana yang telah memenuhi standar, kapan inspeksi terakhir dilakukan, serta bagaimana hasil pemeriksaan terhadap makanan yang diproduksi.
Menurut Fadli, persoalan keamanan makanan harus menjadi perhatian serius karena penerima manfaat MBG sebagian besar merupakan anak-anak sekolah.
Karena itu, pemerintah perlu mempunyai mekanisme deteksi dini apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar atau terjadi masalah dalam proses penyimpanan dan distribusi.
Dashboard yang diusulkannya juga diharapkan dapat memuat hasil uji sampel laboratorium, jumlah penerima manfaat, kondisi rantai pasok, waktu distribusi, serta catatan kejadian gangguan kesehatan.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat lebih cepat mengetahui apabila terdapat pola masalah pada suatu dapur atau wilayah tertentu.
Dugaan persoalan MBG di Tana Toraja menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program di Sulawesi Selatan.
Program MBG tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang berhasil disalurkan kepada siswa.
Aspek keamanan pangan, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, penyimpanan, dan ketepatan waktu distribusi juga menjadi bagian penting yang harus diawasi.
Fadli berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera memperkuat pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali menjadi persoalan.
Ia menegaskan pemenuhan gizi anak harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan makanan.
Di tengah besarnya cakupan program MBG, kasus di Tana Toraja menjadi pengingat bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa harus melalui proses pengawasan yang ketat.
Bagi Fadli, pengawasan tidak seharusnya baru bergerak setelah muncul keluhan.
Sistem harus mampu menemukan potensi masalah lebih awal, sehingga keselamatan dan kesehatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.