Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan ASN yang terbukti menyalahgunakan solar dan Pertalite bersubsidi akan dikenai sanksi sesuai aturan
SulawesiPos.com – Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone apabila terbukti menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar dan Pertalite.
Penegasan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak.
Bupati menegaskan ini saat rakor evaluasi Satgas Merah Putih Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi di Baruga La Teya Riduni Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Jumat 28 Agustus 2026.
Bupati sebelumnya telah membentuk Satgas Merah Putih yang bertugas melakukan pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Bone.
Keberadaan satgas tersebut dinilai mulai memberikan dampak positif. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya membantu mengurangi antrean kendaraan di SPBU, tetapi juga mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah menutup celah praktik mafia solar maupun Pertalite bersubsidi yang merugikan masyarakat.
BupAAS juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Setiap informasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, menegaskan ASN seharusnya menjadi contoh dalam menjaga kepentingan masyarakat, termasuk dalam penggunaan BBM bersubsidi.
“Kalau ada ASN yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi, tentu akan kita tindak tegas sesuai aturan. ASN harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan justru mengambil hak masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, pengawasan terhadap BBM bersubsidi tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Pemerintah harus hadir secara aktif untuk memastikan distribusi BBM berjalan tertib dan tepat sasaran.
“Kita sudah bentuk Satgas Merah Putih untuk melakukan pengawasan. Kalau ada laporan dari masyarakat, kita akan respons cepat dan kita cek di lapangan. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Peraih tanda kehormatan presiden bidang pertanian ini mengatakan, pengawasan tersebut akan terus diperkuat dengan melibatkan perangkat daerah dan unsur terkait.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Masyarakat silakan laporkan kalau menemukan indikasi penyalahgunaan. Pemerintah akan menindaklanjuti. Kita ingin BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” katanya.
Praktisi sosial, Rahman Arif, mengapresiasi langkah Bupati Bone yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, termasuk persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Menurut Rahman, pembentukan Satgas Merah Putih menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan, tetapi berupaya menghadirkan solusi melalui pengawasan langsung di lapangan.
“Kami mengapresiasi gerak cepat Bupati Bone. Ketika masyarakat menyampaikan keluhan, pemerintah merespons dan mengambil langkah konkret. Ini yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Rahman.
Ia menilai keberadaan Satgas Merah Putih dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tertib sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Kalau pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, ruang bagi mafia BBM bersubsidi untuk bermain akan semakin sempit,” katanya.
Rahman juga mengapresiasi ketegasan BupAAS yang membuka ruang penindakan apabila ditemukan ASN yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi.
“ASN harus menjadi teladan. Kalau ada yang terbukti melakukan pelanggaran, memang harus diberikan sanksi sesuai aturan. Ketegasan seperti ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tandasnya.
Rahman berharap sinergi antara pemerintah, aparat terkait, pengelola SPBU, media dan masyarakat terus diperkuat sehingga pengawasan BBM bersubsidi di Kabupaten Bone semakin efektif dan transparan. (kar)