SulawesiPos.com – Pemerintah pusat memastikan Sulawesi Selatan kembali memperoleh tambahan pembangunan Sekolah Rakyat pada tahap kedua.
Saat ini, proses pembangunan sembilan gedung Sekolah Rakyat tahap pertama masih berlangsung di sejumlah daerah.
Pada tahap lanjutan, Sulsel mendapat alokasi tujuh titik baru.
“Ada tujuh lokasi. Di Kabupaten Gowa, Pangkep, Pinrang, Luwu, Toraja Utara, Enrekang dan Luwu Timur,” kata Kepala Satker Prasarana Strategis Sulsel Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Iwan, saat dikonfirmasi Minggu (12/4/2026).
Tujuh Daerah Lolos, Bulukumba Tersingkir
Di balik penambahan tersebut, satu daerah yang sebelumnya mengajukan usulan justru tidak lolos verifikasi pemerintah pusat.
“Bulukumba tidak masuk, lahannya tidak sesuai,” ujar Iwan.
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, menegaskan tujuh daerah yang telah disetujui diminta segera merampungkan seluruh persyaratan administrasi.
Mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Tujuh ini sudah lolos di Kementerian Sosial, tinggal Kementerian PU. Makanya kami dengan Kabupaten Kota terus berkoordinasi untuk mengawal, jangan sampai lepas,” kata Malik Faisal, Minggu (12/4/2026).
Bulukumba Masih Punya Waktu Benahi Alas Hak
Terkait Bulukumba, Abdul Malik menjelaskan persoalan utama terletak pada status kepemilikan lahan yang belum tuntas.
“Tapi tergantung dari Bulukumba, kalau dia bisa menyelesaikan alas haknya, masalah alas haknya membalik nama maka dia bisa lolos,” sambungnya.
Ia menyebut Bulukumba masih memiliki waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, mengingat kontrak proyek ditargetkan mulai berjalan pada Juni mendatang.
“Kalau sampai dengan hari H kontrak ternyata, artinya itu masih bukan miliknya Pemda maka ya mungkin yang lain (dipilih pusat), karena ada banyak provinsi kabupaten lain juga di seluruh Indonesia,” katanya.
Sementara itu, pembangunan sembilan Sekolah Rakyat tahap pertama di Sulsel terus dikebut. Pada tahap ini, pemerintah pusat mengucurkan anggaran total Rp 2,3 triliun yang terbagi dalam dua paket.
Paket pertama senilai Rp 1,2 triliun mencakup Sidrap, Wajo, Soppeng, Tana Toraja, dan Barru, dengan pelaksana konstruksi PT Waskita Karya.
Adapun paket kedua meliputi Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone dengan nilai Rp 972 miliar, yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya.
