SulawesiPos.com – Rencana pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Takalar memicu keresahan di kalangan pedagang kecil.
Pasalnya, puluhan lapak yang berada di depan Rumah Sakit Umum H. Padjonga Daeng Ngalle, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, diminta untuk segera dikosongkan.
Lapak-lapak tersebut selama ini menjadi sumber penghasilan utama para pelaku UMKM.
Namun, mereka mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi terkait relokasi ataupun kelanjutan usaha setelah pembongkaran dilakukan.
Sejumlah pedagang menilai proses yang berjalan terkesan mendadak dan minim komunikasi.
Informasi pengosongan lahan disebut justru pertama kali diterima dari pihak pengawas proyek, bukan melalui sosialisasi dari instansi terkait.
“Sebelumnya kami kecewa karena tidak ada sosialisasi atau musyawarah.‎‎ Seharusnya ada duduk bersama antara pelaku UMKM dan pihak terkait,” kata salah satu pemilik lapak, Kamis (9/4/2026) dikutip dari JawaPos Group.
Kekhawatiran semakin meningkat setelah beredar informasi bahwa pembongkaran akan dilakukan dalam waktu dekat, bahkan disebut bertepatan dengan momen Lebaran Idulfitri.
“Sabtu Lebaran dan Minggunya sudah ada pembongkaran. Itu pun bukan dari pihak resmi yang menyampaikan,” tambahnya.‎‎
Di sisi lain, para pedagang juga mempertanyakan kejelasan rencana ke depan.
Hingga kini, belum ada kepastian apakah mereka akan direlokasi atau disediakan tempat baru untuk kembali berjualan.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa lapak tersebut awalnya merupakan solusi sementara bagi pedagang.
Mereka diarahkan untuk berjualan di lokasi itu sambil menunggu pembangunan fasilitas yang lebih permanen.
Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebut, keberadaan lapak di depan rumah sakit tersebut merupakan hasil arahan pihak tertentu sebagai bentuk penataan sementara bagi pelaku usaha kecil.
“Jadi lapak yang berjejer di depan RS itu instruksi dari Dandim Takalar untuk berjualan sementara, sambil menunggu bangunan lapak selesai. Kalau ada yang meminta pembongkaran, kami juga diarahkan untuk menemui Dandim,” ujarnya.‎‎
Dari total sekitar 30 lapak yang pernah berdiri, saat ini tercatat masih ada sekitar 23 pedagang yang aktif berjualan.
Mereka juga mengaku selama ini rutin membayar retribusi setiap tahun.
Situasi ini membuat para pedagang berada dalam posisi tidak pasti. Beberapa di antaranya bahkan mempertimbangkan untuk melakukan aksi jika tidak ada kejelasan dari pemerintah.
Dilansir JawaPos Group, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai mekanisme relokasi maupun langkah lanjutan atas rencana pembongkaran tersebut.
