SulawesiPos.com – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Luwu Timur dipastikan masuk tahap realisasi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan lampu hijau atas usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk pelaksanaan program tersebut pada 2026.
Kepastian itu disampaikan langsung Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Ia menyebut daerahnya telah masuk dalam daftar tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut Irwan, Pemkab Luwu Timur tidak ingin menunggu terlalu lama.
Sejumlah langkah percepatan disiapkan agar pembangunan fisik dapat dimulai sesuai jadwal yang ditargetkan.
“Alhamdulillah, usul pembangunan Sekolah Rakyat di Luwu Timur telah disetujui oleh Kemensos dan masuk tahap ketiga, dan Insya Allah tahun ini akan laksanakan pembangunannya,” ujar Bupati Irwan dikutip dari Antara.
Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah lain, di antaranya Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi, dan Wali Kota Padang Fadly Amran.
Agenda utama membahas kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program prioritas pemerintah pusat di sektor pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Irwan menilai kehadiran Sekolah Rakyat akan menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain menyediakan layanan pendidikan gratis, konsep sekolah ini dirancang membekali peserta didik dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Sekolah Rakyat ini mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi masyarakat Luwu Timur dan sekitarnya,” harapnya.
Di sisi lain, Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam memutus rantai kemiskinan.
“Pendidikan adalah bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bersama,” kata Mensos.
Program Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah menargetkan implementasi program ini dapat menjangkau berbagai daerah mulai 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga sosial, hingga dukungan sektor swasta.
