Overview
- BPN Bone mencatat mayoritas bidang tanah di Bone belum bersertifikat, sehingga rawan memicu sengketa.
- BPN Bone mengungkapkan sekitar 30 persen tanah yang memiliki SHM, sementara 70 persen lainnya belum mengurus legalitas.
- Masyarakat diimbau segera mengurus sertifikat tanah karena girik, letter C, dan patok D tidak lagi diakui sebagai dasar kepemilikan.
SulawesiPos.com – Luas bidang tanah di Bone yang belum bersertifikat ternyata masih sangat besar.
Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone, menyebut mayoritas tanah belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Hal ini yang memicu tingginya kasus sengketa tanah di daerah ini.
Kepala BPN Kabupaten Bone, Hanung meminta masyarakat proaktif mengurus sertifikat lahannya. Apalagi, lanjutnya, letter C, girik, maupun patok D sudah tidak berlaku.
“Masyarakat seharusnya mulai aktif mengurus legalitas tanahnya karena prosesnya tidak rumit,” katanya kepada wartawan SulawesiPos.com, Minggu (15/2/2026).
Ia mengakui, tingkat sertifikasi tanah di Bone masih sangat rendah.
“Dari total tanah yang beratus ribu itu, baru sekitar 30 persen yang melakukan pengurusan SHM. Sisanya 70 persen belum,” tambah Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan BPN Bone, Debry Ardiansyah.
Debri juga mengingatkan bahwa girik, letter C, maupun rente tidak dapat dijadikan dasar jual beli atau legalitas kepemilikan.
“Surat seperti girik, letter C, ataupun rente itu tidak bisa dipakai sebagai dasar hak. Harus tetap dibuatkan surat keterangan desa dan surat keterangan penguasaan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dalam surat keterangan desa harus dijelaskan riwayat tanah secara lengkap.
