23 C
Makassar
14 February 2026, 7:32 AM WITA

Jaga Stabilitas Harga, Pemkab Bone Siap Maksimalkan Transaksi Digital

Overview

  • Pemkab Bone akan memaksimalkan transaksi digital untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi daerah.
  • Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bone usai mengahdiri High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan.
  • Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menekankan pengendalian inflasi sebagai tanggung jawab bersama demi menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi daerah.

SulawesiPos.com – Guna menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi, Pemerintah Kabupaten Bone akan memaksimalkan penerapan transaksi digital.

Hal ini menjadi penegasan Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin S.P., M.M., usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (13/2/2026).

HLM ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan langkah strategis antara TPID dan TP2DD provinsi bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Wakil Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan serta mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan daerah.

“Penerapan transaksi secara digital dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bukti upaya kita menyesuaikan terhadap perubahan digitalisasi. Upaya ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa HLM merupakan forum tingkat tinggi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum strategis untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi daerah,” ujar Wagub.

Ia menekankan pengendalian inflasi sebagai tanggung jawab bersama dan mengapresiasi kinerja TPID.

“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah,” tegasnya.

Wagub berharap hasil HLM menghasilkan kebijakan konkret dan berkelanjutan, serta dimonitor secara berkala demi efektivitas pengendalian inflasi. (kar)

Overview

  • Pemkab Bone akan memaksimalkan transaksi digital untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi daerah.
  • Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bone usai mengahdiri High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan.
  • Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menekankan pengendalian inflasi sebagai tanggung jawab bersama demi menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi daerah.

SulawesiPos.com – Guna menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi, Pemerintah Kabupaten Bone akan memaksimalkan penerapan transaksi digital.

Hal ini menjadi penegasan Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin S.P., M.M., usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (13/2/2026).

HLM ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan langkah strategis antara TPID dan TP2DD provinsi bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Wakil Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan serta mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan daerah.

“Penerapan transaksi secara digital dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bukti upaya kita menyesuaikan terhadap perubahan digitalisasi. Upaya ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa HLM merupakan forum tingkat tinggi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum strategis untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi daerah,” ujar Wagub.

Ia menekankan pengendalian inflasi sebagai tanggung jawab bersama dan mengapresiasi kinerja TPID.

“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah,” tegasnya.

Wagub berharap hasil HLM menghasilkan kebijakan konkret dan berkelanjutan, serta dimonitor secara berkala demi efektivitas pengendalian inflasi. (kar)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru