Overview
-
Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan memastikan stok dan harga pangan pokok di Sulawesi Selatan tetap stabil.
-
Rapat koordinasi lintas sektor digelar untuk memperkuat pengawasan dan menyusun strategi terhadap potensi pelanggaran harga dan mutu pangan.
-
Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel mendukung ketahanan pangan dan kebijakan pembangunan nasional 2026.
SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan menegaskan ketersediaan pasokan pangan pokok dan stabilitas harga di wilayah ini tetap terjaga.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional Brigjen Pol Hermawan, S.I.K., M.M. saat memimpin rapat koordinasi di Gedung Lappo Ase, Perum Bulog Sulselbar, Selasa (10/2/2026).
Hermawan menekankan bahwa Satgas ini dibentuk untuk memperkuat pengawasan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga masyarakat bisa memperoleh pangan yang tersedia dan harganya tetap terjangkau.
“Kita pastikan barangnya ada, tetapi dengan syarat harganya juga harus terjangkau,” tegasnya.
Rapat ini dihadiri Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepolisian, Perum Bulog, BUMN, swasta, serta pemerintah kabupaten/kota dan seluruh kepolisian resor di Sulawesi Selatan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, dr. Ishaq Iskandar, menambahkan bahwa rapat berlangsung dalam suasana kolaboratif.
Ia menegaskan bahwa menjaga ketahanan pangan merupakan prioritas nasional sekaligus program strategis Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Rapat koordinasi ini juga menjadi sarana untuk menyusun strategi pengawasan terhadap potensi pelanggaran harga dan mutu pangan pokok.
Menurut Kemal Redindo Syahrul Putra, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar sistem pangan daerah tetap sehat dan adil.
“Seluruh pihak akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran harga dan penetapan lainnya agar mutu pangan tetap terjaga, sekaligus menghasilkan rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.
