Ia menilai pemerintah daerah hingga kini belum mampu menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi secara signifikan.
“Jeneponto masih menghadapi persoalan serius, baik dari sisi jumlah penduduk miskin maupun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini menunjukkan perlunya terobosan kebijakan,” kata Gunawan dikutip dari BatasKota.id Senin (26/1/2026).
Selain itu, Gunawan menyoroti luas wilayah Jeneponto yang dinilai telah memenuhi syarat administratif untuk pemekaran.
Ia menyebut jarak tempuh dari wilayah barat, seperti Desa Barana, menuju pusat pemerintahan kabupaten bisa mencapai lebih dari satu jam, dengan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai.
Menurutnya, kondisi geografis tersebut turut berdampak pada efektivitas pelayanan publik, sehingga wacana pemekaran daerah layak dikaji lebih lanjut sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
