24 C
Makassar
3 February 2026, 6:42 AM WITA

Pemprov Sulsel Raih Predikat Sangat Baik dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan 2025

Overview

  • Biro PBJ Pemprov Sulsel mencatat nilai pembobotan 91,00 berkat optimalisasi sistem pengadaan dan kompetensi SDM.

  • Capaian tersebut didukung oleh pemanfaatan sistem pengadaan serta kematangan kelembagaan UKPBJ dan OPD.

SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemprov Sulsel meraih predikat sangat baik dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Berdasarkan hasil penilaian yang dipublikasikan melalui laman resmi LKPP, Pemprov Sulsel memperoleh nilai pembobotan sebesar 91,00.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasinya atas hasil tersebut dan menyatakan optimisme untuk terus meningkatkan nilai ITKP di masa mendatang.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari konsistensi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah penilaian indeks tata kelola pengadaan meraih predikat sangat baik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI,” ujar Andi Sudirman, Jumat (23/1/2026) dilansir dari Antara.

Baca Juga: 
Pemprov Sulsel Libatkan 1000 Personel Dalam Pencarian Korban Pesawat ATR 42-500

Ia menjelaskan, penilaian ITKP didasarkan pada tiga domain utama yang menjadi indikator kualitas tata kelola pengadaan di pemerintah daerah.

Ketiga domain tersebut meliputi pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi serta kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Dari sisi sumber daya manusia dan kelembagaan, Biro PBJ Pemprov Sulsel dinilai memiliki personel yang kompeten serta struktur organisasi yang matang dan profesional.

Optimalisasi tata kelola pengadaan ini, lanjut Andi Sudirman, dilakukan secara konsisten baik di lingkungan Biro PBJ maupun seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Overview

  • Biro PBJ Pemprov Sulsel mencatat nilai pembobotan 91,00 berkat optimalisasi sistem pengadaan dan kompetensi SDM.

  • Capaian tersebut didukung oleh pemanfaatan sistem pengadaan serta kematangan kelembagaan UKPBJ dan OPD.

SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemprov Sulsel meraih predikat sangat baik dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Berdasarkan hasil penilaian yang dipublikasikan melalui laman resmi LKPP, Pemprov Sulsel memperoleh nilai pembobotan sebesar 91,00.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasinya atas hasil tersebut dan menyatakan optimisme untuk terus meningkatkan nilai ITKP di masa mendatang.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari konsistensi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah penilaian indeks tata kelola pengadaan meraih predikat sangat baik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI,” ujar Andi Sudirman, Jumat (23/1/2026) dilansir dari Antara.

Baca Juga: 
Preservasi Jalan Paket IV Digenjot, Ruas Impa-Impa–Anabanua Ditarget Selesai Pertengahan Maret

Ia menjelaskan, penilaian ITKP didasarkan pada tiga domain utama yang menjadi indikator kualitas tata kelola pengadaan di pemerintah daerah.

Ketiga domain tersebut meliputi pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi serta kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Dari sisi sumber daya manusia dan kelembagaan, Biro PBJ Pemprov Sulsel dinilai memiliki personel yang kompeten serta struktur organisasi yang matang dan profesional.

Optimalisasi tata kelola pengadaan ini, lanjut Andi Sudirman, dilakukan secara konsisten baik di lingkungan Biro PBJ maupun seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/