Sejumlah pengemudi mengaku terjebak berjam-jam tanpa kepastian kapan akses jalan akan kembali dibuka.

Dampak ekonomi pun mulai dirasakan, terutama bagi sopir angkutan barang dan BBM yang bergantung pada ketepatan waktu pengiriman.

“Sejak kemarin kami tertahan disini, keluarga kami sudah menanti, usaha kami juga terancam bangkrut,” ucap Nuri, salah satu pengemudi yang terjebak macet.

Demo Imbas Pembangunan dan Pelayanan Tidak Optimal

Aliansi Mahasiswa Wija To Luwu menilai tuntutan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah muncul akibat lambannya pembangunan serta belum optimalnya pelayanan publik di wilayah Luwu Raya.

Selain itu, mereka juga mendorong pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

Menurut Alif, selama Luwu Raya berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai sektor strategis dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal.

“Selama ini kami menilai sering terjadi keterlambatan pembangunan serta pengalokasian anggaran di sektor ekonomi, kesehatan, dan politik. Bahkan, kami juga melihat adanya perlakuan diskriminatif terhadap Wija To Luwu, termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di Makassar,” ujar Alif.

Ia menegaskan aksi pemalangan jalan akan terus berlanjut hingga ada respons langsung dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Massa aksi juga menyatakan siap melakukan aksi lanjutan tanpa batas waktu yang ditentukan.

“Ini adalah bentuk kemarahan, keresahan, dan kekecewaan kami terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Aksi ini tidak hanya berhenti hari ini, tetapi akan terus berlanjut sampai ada atensi langsung dan langkah konkret,” tuturnya.