Overview
-
Pemprov Sulsel menegaskan komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel usai menerima LHP BPK Semester II 2025.
-
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh seluruh OPD.
-
Evaluasi BPK mencakup sektor strategis, mulai dari lingkungan hidup hingga transformasi digital perbankan, untuk mendorong pembangunan berkelanjutan
SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab.
Penegasan ini disampaikan seiring diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun Anggaran 2025.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, hadir langsung dalam agenda serah terima LHP yang digelar di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Senin (19/1/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran BPK RI.
Dalam sambutannya, Fatmawati menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah.
Ia menilai LHP yang diserahkan adalah evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
“LHP yang diserahkan hari ini merupakan evaluasi yang sangat berharga bagi kami,” ujar Fatmawati Rusdi.
Sebagai wakil gubernur perempuan pertama di Sulawesi Selatan, Fatmawati menegaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjalankan pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif.
“Kami mendorong seluruh OPD untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
LHP BPK Semester II Tahun Anggaran 2025 sendiri mencakup lima sektor strategis pembangunan Sulawesi Selatan, yakni lingkungan hidup dan pertambangan, ketahanan pangan, optimalisasi pendapatan daerah, akuntabilitas belanja, serta transformasi digital perbankan.
