Pada sektor lingkungan hidup dan pertambangan, Fatmawati menegaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang tidak boleh mengorbankan lingkungan bagi generasi mendatang,” katanya
Sementara pada sektor ketahanan pangan, ia menyoroti peran Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Rekomendasi BPK, menurutnya, akan menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pertanian yang berkelanjutan dan menguntungkan petani.
Optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi perhatian, khususnya melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang patuh aturan, serta penguatan kemandirian fiskal lewat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Di sisi belanja daerah, Fatmawati menegaskan komitmen untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, efesien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga memberi perhatian pada transformasi digital perbankan di Bank Sulselbar guna mendukung sistem keuangan daerah yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pada kesempatan tersebut, Fatmawati turut mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota serta Bank Sulselbar yang menerima hasil evaluasi BPK RI.
Ia menginstruksikan seluruh OPD agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan rencana aksi yang konkret dan terukur.
“Kita memiliki tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa tata kelola keuangan tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
