Overview
DP2KB Bone menerima anggaran Rp7,5 miliar dari BKKBN melalui DAK Non Fisik 2026 untuk memperkuat pencegahan stunting di daerah.
Dana tersebut digunakan untuk edukasi gizi dan pendampingan masyarakat melalui kader desa, penyuluh KB, dan Tim Pendamping Keluarga hingga tingkat desa.
Berkat arahan Bupati Bone, daerah ini menjadi penerima DAK Non Fisik terbesar kedua di Sulsel dan menargetkan zero stunting sejak tahap pranikah hingga balita.
SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB)menerima anggaran sebesar Rp7,5 miliar dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2026 dan akan difokuskan untuk pencegahan stunting di Kabupaten Bone.
Kepala DP2KB Bone, Andi Aswat, S.Sos., M.M., mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai program strategis yang sejalan dengan visi dan misi Bupati Bone, khususnya dalam menekan angka stunting.
“Tugas kita adalah pencegahan, memberikan edukasi ke masyarakat tentang pangan bergizi,” tukasnya kepada wartawan SPos (SulawesiPos.com), Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, program yang akan dijalankan meliputi penguatan peran Institusi Masyarakat Pedesaan, kader desa, Pembina Pembantu KB, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini terdiri dari unsur bidan, PKK desa, dan Kader KB yang terjun langsung mendampingi masyarakat.
Selain itu, DP2KB juga memperkuat peran penyuluh KB dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada keluarga terkait pentingnya pola asuh dan pemenuhan pangan bergizi.
Andi Aswat menambahkan, keberhasilan Bone memperoleh anggaran besar tersebut tidak terlepas dari arahan dan kebijakan Bupati Bone, H Andi Asman Sulaiman.
Menurutnya, Bupati mendorong perubahan pola kerja agar lebih proaktif dalam mengakses dukungan program dari pemerintah pusat.
“Bone merasa bersyukur. Atas arahan Bupati, kita bukan lagi sekadar menjemput, tapi merebut peluang. Sejak awal Pak Bupati sudah mengoordinasikan agar potensi dukungan dari BKKBN Pusat bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Secara nasional, Kabupaten Bone tercatat sebagai daerah penerima DAK Non Fisik terbesar kedua di Sulawesi Selatan pada 2026, setelah Kota Makassar, khusus untuk program kependudukan dan keluarga berencana.
Dalam upaya mencapai target zero stunting, DP2KB Bone juga mengintensifkan pencegahan sejak dini.
Mulai dari Kursus Calon Pengantin (Catin), pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, seluruh tahapan dikawal secara berkelanjutan oleh Tim Pendamping Keluarga di setiap desa dan kelurahan.
“Di setiap desa dan kelurahan sudah ada tim yang kami terjunkan. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu kami optimis, angka stunting di Bone bisa terus ditekan, bahkan dicegah sejak awal,” tutup Andi Aswat. (kar/ayi)